Komnas HAM Khawatir Sutiyoso Pakai Cara Rezim Orba
Selasa, 16 Juni 2015 - 16:09 WIB
Komnas HAM Khawatir Sutiyoso Pakai Cara Rezim Orba
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) khawatir cara-cara Orde Baru (Orba) akan dilakukan Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso ketika menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) nanti. Maka itu, Sutiyoso harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Sebab, penerapan intelijen di masa sekarang berbeda dengan rezim era orba. Hal tersebut karena Sutiyoso dinilai produk rezim Orde Baru (Orba).
"Sutiyoso dia kan tumbuh kembang di Orde Baru. Apakah dia mampu menjaga kedigdayaan sipil?" ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/6/2015).
Selain harus mampu menjaga kedigdayaan sipil, Sutiyoso dituntut mampu memutus mata rantai kejahatan negara terhadap rakyat sipil. "Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas," kata Natalius.
Kemudian, Sutiyoso dituntut mampu meminimalisir pelanggaran HAM di berbagai daerah konflik, seperti di Poso maupun di Papua. "Indikasi tumbuh kembang Dwifungsi ABRI itu kita khawatir," tuturnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah mengusulkan nama Ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN ke DPR.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu diduga terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu. Saat menjabat Pangdam Jaya, Sutiyoso diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI di Jakarta yang sering dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996 atau kasus Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli).(ico)
PILIHAN :
Jadi Kepala BIN, Sutiyoso Ditantang Ungkap Kasus Munir
Reaksi Keras Kubu Agung Laksono Terhadap Priyo Budi
Dicap Pengkhianat, Priyo Sindir Leo Nababan Petinggi Golkar
Sebab, penerapan intelijen di masa sekarang berbeda dengan rezim era orba. Hal tersebut karena Sutiyoso dinilai produk rezim Orde Baru (Orba).
"Sutiyoso dia kan tumbuh kembang di Orde Baru. Apakah dia mampu menjaga kedigdayaan sipil?" ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ketika dihubungi Sindonews, Selasa (16/6/2015).
Selain harus mampu menjaga kedigdayaan sipil, Sutiyoso dituntut mampu memutus mata rantai kejahatan negara terhadap rakyat sipil. "Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas," kata Natalius.
Kemudian, Sutiyoso dituntut mampu meminimalisir pelanggaran HAM di berbagai daerah konflik, seperti di Poso maupun di Papua. "Indikasi tumbuh kembang Dwifungsi ABRI itu kita khawatir," tuturnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah mengusulkan nama Ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN ke DPR.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu diduga terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu. Saat menjabat Pangdam Jaya, Sutiyoso diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI di Jakarta yang sering dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996 atau kasus Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli).(ico)
PILIHAN :
Jadi Kepala BIN, Sutiyoso Ditantang Ungkap Kasus Munir
Reaksi Keras Kubu Agung Laksono Terhadap Priyo Budi
Dicap Pengkhianat, Priyo Sindir Leo Nababan Petinggi Golkar
(hyk)
