Polri Pertimbangkan Surat Larangan Kegiatan Golkar Agung
Senin, 15 Juni 2015 - 17:07 WIB
Polri Pertimbangkan Surat Larangan Kegiatan Golkar Agung
A
A
A
JAKARTA - Mabes Polri mengaku enggan berandai-andai apakah akan melarang kegiatan yang dilakukan Partai Golkar kubu Agung Laksono seperti yang dimintakan kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut jika surat permintaan sudah dilayangkan.
"Sepanjang perizinan disampaikan kepada Polri, kita lihat saja apakah memungkinkan (kegiatan) dilaksanakan atau tidak. Kita kembalikan ke partai," kata Anton di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
Anton mengklaim, pihak polisi hanya bertugas mengamankan saja agar seluruh kegiatan partai berlangsung kondusif dan tak merugikan salah satu pihak. "Supaya tidak Polri disebut memihak ke salah satu pihak," tandasnya.
Seperti diketahui, hasil Rapimnas Golkar kubu Ical merekomendasikan seluruh aktivitas dan kegiatan partai harus berdasarkan hasil Munas Golkar di Riau. Termasuk penggunaan Kantor DPP Golkar. Bahkan rekomendasi itu dikuatkan oleh putusan PTUN dan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
PILIHAN:
Golkar Ical Bunyikan Genderang Perang Lawan Oknum Pemerintah
Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut jika surat permintaan sudah dilayangkan.
"Sepanjang perizinan disampaikan kepada Polri, kita lihat saja apakah memungkinkan (kegiatan) dilaksanakan atau tidak. Kita kembalikan ke partai," kata Anton di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
Anton mengklaim, pihak polisi hanya bertugas mengamankan saja agar seluruh kegiatan partai berlangsung kondusif dan tak merugikan salah satu pihak. "Supaya tidak Polri disebut memihak ke salah satu pihak," tandasnya.
Seperti diketahui, hasil Rapimnas Golkar kubu Ical merekomendasikan seluruh aktivitas dan kegiatan partai harus berdasarkan hasil Munas Golkar di Riau. Termasuk penggunaan Kantor DPP Golkar. Bahkan rekomendasi itu dikuatkan oleh putusan PTUN dan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
PILIHAN:
Golkar Ical Bunyikan Genderang Perang Lawan Oknum Pemerintah
(kri)
