KPAI Duga Ada Makelar Penjualan Anak di RS

JAKARTA - Kasus yang menimpa Angeline (8) yang menjadi korban kekerasan berujung kematian tidak dapat dilepaskan begitu saja dari statusnya sebagai anak hasil adopsi.

Adapun adopsi yang dialami oleh Angeline berawal dari kedua orangtuaya yakni Rosidi dan Amidah yang tidak mampu membayar uang persalinan rumah sakit, seusai melahirkan. Kemudian datanglah Margriet Megawe bersama suami (seorang WNA) yang bersedia membayarkan ongkos persalinan tersebut dengan barter Angeline dibawanya untuk diadopsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda melihat, kondisi semacam ini masih banyak ditemui di tengah masyarakat. Ketiadaan ekonomi membuat keluarga ekonomi lemah terbentur untuk merelakan anaknya dibawa keluarga lain guna menyelesaikan persoalan biaya rumah sakit.

Oleh karena itu, dia meminta instansi terkait khususnya Kementerian kesehatan (Kemenkes) untuk segera turun tangan menindaklanjuti hal-hal semacam ini terus berlangsung. Setidaknya menempatkan petugasnya untuk memberikan bantuan kepada keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan biaya persalinan melalui program kesehatan pemerintah.

“Kemenkes yang punya regulasi apabila ada masyarakat yang melahirkan tapi membutuhkan alat dengan teknologi mahal, maka harus ada regulasi seperti apa, supaya tidak terampas haknya mereka,” ujar Erlinda saat menjadi pembicara diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio "Angeline Wajah Kita" di Cikini Jakarta Sabtu (13/6/2015).

Erlinda melihat ada kejanggalan dengan hadirnya orang-orang yang dengan sukarela membantu keluarga tidak mampu ini menyelesaikan biaya persalinan. Dia menduga, hal ini tidak terlepas dari ada makelar penjualan bayi yang menggunakan modus adopsi untuk melancarkan kegiatan jahatnya.

“Jadi mari bersama-sama untuk bongkar semua sindikat berbalut kasih sayang atau bantuan namun ternyata mereka predator yang sengaja mengejar kepentingan sendiri,” tegasnya.