Tambah Hukuman Anas, Artidjo Dinilai Ngarang
Sabtu, 13 Juni 2015 - 10:29 WIB
Tambah Hukuman Anas, Artidjo Dinilai Ngarang
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai aneh penambahan hukuman dalam putusan kasasi terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Menurut Hamdan, Mahkamah Agung (MA) bukanlah pengadilan tingkat tiga setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. MA, ujarnya, hanya bertugas mengecek dan mengoreksi penerapan hukum oleh pengadilan pertama dan pengadilan kedua sudah dilakukan secara benar atau tidak.
Maka ketika terjadi penambahan atau pemberatan masa hukuman terhadap terdakwa tanpa adanya penambahan pasal hukum pidana, putusan hakim agung dipertanyakan. Jika putusan pemberatan itu berdasarkan kajian adanya kesalahan dalam penerapan hukum pada pengadilan pertama atau kedua, baru itu sah-sah saja.
”Tapi kalau tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum di pengadilan sebelumnya, itu kesalahan fatal,” tandas Hamdan saat menghadiri diskusi bertema ”Artidjo: Menghukum atau Mengadili” di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, kemarin.
Menurut Hamdan, kapasitas MA bukan untuk menilai fakta hukum suatu perkara, sebab yang mengetahui dan berwewenang menguji fakta hukum adalah pengadilan. ”Tingkat kasasi MA itu memeriksa salah tidaknya penerapan hukum di pengadilan. Kalau menambah hukuman, ngarang itu,” tandasnya.
Firman Wijaya selaku kuasa hukum Anas Urbaningrum mengaku kecewa atas vonis MA yang menaikkan hukuman kliennya menjadi 14 tahun penjara dari 7 tahun pada putusan pengadilan sebelumnya. ”Vonis MA kepada Anas di luar nalar keadilan. Proses hukum terhadap Anas lebih kepada penghukuman dari pada keadilan,” kata Firman.
Hakim MA, ujarnya, seharusnya mencermati dan mengkaji secara komprehensif terhadap proses peradilan yang ditempuh sebelumnya. Dengan begitu, hakim tidak mengedepankan subjektivitas dan perasaan pribadi dalam membuat putusan.
Khoirul muzakki
Menurut Hamdan, Mahkamah Agung (MA) bukanlah pengadilan tingkat tiga setelah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. MA, ujarnya, hanya bertugas mengecek dan mengoreksi penerapan hukum oleh pengadilan pertama dan pengadilan kedua sudah dilakukan secara benar atau tidak.
Maka ketika terjadi penambahan atau pemberatan masa hukuman terhadap terdakwa tanpa adanya penambahan pasal hukum pidana, putusan hakim agung dipertanyakan. Jika putusan pemberatan itu berdasarkan kajian adanya kesalahan dalam penerapan hukum pada pengadilan pertama atau kedua, baru itu sah-sah saja.
”Tapi kalau tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum di pengadilan sebelumnya, itu kesalahan fatal,” tandas Hamdan saat menghadiri diskusi bertema ”Artidjo: Menghukum atau Mengadili” di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, kemarin.
Menurut Hamdan, kapasitas MA bukan untuk menilai fakta hukum suatu perkara, sebab yang mengetahui dan berwewenang menguji fakta hukum adalah pengadilan. ”Tingkat kasasi MA itu memeriksa salah tidaknya penerapan hukum di pengadilan. Kalau menambah hukuman, ngarang itu,” tandasnya.
Firman Wijaya selaku kuasa hukum Anas Urbaningrum mengaku kecewa atas vonis MA yang menaikkan hukuman kliennya menjadi 14 tahun penjara dari 7 tahun pada putusan pengadilan sebelumnya. ”Vonis MA kepada Anas di luar nalar keadilan. Proses hukum terhadap Anas lebih kepada penghukuman dari pada keadilan,” kata Firman.
Hakim MA, ujarnya, seharusnya mencermati dan mengkaji secara komprehensif terhadap proses peradilan yang ditempuh sebelumnya. Dengan begitu, hakim tidak mengedepankan subjektivitas dan perasaan pribadi dalam membuat putusan.
Khoirul muzakki
(ftr)
