PM Turki Buka Kemungkinan Koalisi

ANKARA - Perdana Menteri (PM) Turki Ahmet Davutoglu mengatakan, sejarah menunjukkan koalisi pemerintahan di Turki tidak ideal. Namun menurutnya sebagai partai penguasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) tetap terbuka untuk semua pilihan, setelah kehilangan kursi mayoritas untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen, akhir pekan lalu.

”Kami pernah melakukan koalisi pada era 1970-an dan 1990-an sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa koalisi tidak cocok untuk Turki, dan kami masih berdiri di sikap itu,” ujar Davutoglu pada pertemuan pejabat AKP di Ankara kepada Reuters . ”Kendati begitu, melihat perkembangan politik yang terjadi saat ini , terbuka kemungkinan untuk setiap skenario sesuai dengan perkembangan terbaru,” tuturnya.

Koalisi pada 1990-an merusak perekonomian dan membatalkan serangkaian rencana Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendanai program bantuan ekonomi. Ahmet Davutoglu menjabat sebagai PM Turki sejak 28 Agustus 2014 dan memimpin AKP. Namun beberapa hari lalu, dirinya mengundurkan diri dari kursi PM. Pengunduran diri ini setelah AKP tidak mendapatkan kursi mayoritas dalam pemilihan parlemen.

Namun, dia berjanji masih akan bertugas sampai pemerintah berikutnya terbentuk. Sebelumnya, dia menjabat sebagai menteri luar negeri periode 2009-2014 dan pernah menjabat sebagai kepala penasihat PM Recep Tayyip Erdogan yang kini menjadi presiden. Davutoglu juga seorang ilmuwan politik, akademisi, dan diplomat.

Selama menjabat sebagai PM, kebijakannya dikritik internasional karena tidak bertindak terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Sikap pemerintah menyebabkan protes antipemerintah pada Oktober 2014 dan menewaskan lebih dari 40 orang. Dia juga dianggap menggoyahkan hubungan dengan Amerika Serikat dan menyebabkan Turki gagal memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.

Ananda nararya