Calon KaBIN Bang Yos Bisa Bahayakan Partai Politik
Kamis, 11 Juni 2015 - 21:26 WIB
Calon KaBIN Bang Yos Bisa Bahayakan Partai Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso (Bang Yos) yang dipilih sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Nasional (KaBIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai dapat membahayakan partai politik (parpol) lainnya.
"Kalau Bang Yos masih jadi ketua partai tidak bisa dipungkiri, bisa-bisa ada kegiatan intelijen yang bisa memata-matai partai lain dan memecah belah partai lain di luar PKPI," kata pengamat intelijen, Yusuf Warsyim dalam diskusi yang bertajuk "BIN dan Pertahanan Nasional" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/20 Juni 2015.
Yusuf menjelaskan, dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR nanti akan menjadi masalah ketika Sutiyoso masih menjadi ketua umum partai. Karena, tak dapat dipungkiri ketika seorang ketua umum parpol menjadi KaBIN, dia akan menggunakan perangkatnya untuk kepentingan partai atau kelompoknya.
"Jadi jabatan ketua parpol harus dilepas. Dan itu menjadi persoalan sendiri," tegas Yusuf.
Namun demikian, lanjutnya, secara normatif kemampuan dimiliki Sutiyoso sesuai dengan kepentingan dan apa yang dibutuhkan BIN sata ini. Tapi, Sutiyoso harus mengetahui kemana arah intelijen Indonesia ke depan, dan apa yang akan dilakuakan untuk memperkuat intelijen Indonesia.
"Siapapaun ygang diangkat harus memiliki progresivitas dalam kegiatan intelijensinya. BIN harus punya daya inovasi yang luar biasa di tengah konteks global sekarang ini. Ini yang harus dibangun dan digerakan," jelasnya.
Yusuf menilai, yang terpenting adalah Sutiyoso dapan menunjukkan integritasnya bahwa dia tidak akan menjual Indonesia kepada negara lain. Dirinya meyakini bahwa Komisi I DPR nanti akan mendukung Sutiyoso pada fit and proper test karena, senioritas, dan pengalamannya yang cukup banyak.
Lebih dari itu, Yusuf menambahkan, dipilihnya Sutiyoso oleh Presiden Jokowi juga lantara Jokowi ingin lebih leluasa membahas tentang intelijen. Karena kabarnya, Luhut Panjaitan dan Hendropriyono juga memiliki calon KaBIN tersendiri, tapi tidak dipilih oleh Jokowi.
"Jadi ini strategis bagi Jokowi untuk tidak memilih satu dari dua kekuatan di Istana. Jokowi bisa lebih leluasa membahas soal intelijen," tandasnya.
"Kalau Bang Yos masih jadi ketua partai tidak bisa dipungkiri, bisa-bisa ada kegiatan intelijen yang bisa memata-matai partai lain dan memecah belah partai lain di luar PKPI," kata pengamat intelijen, Yusuf Warsyim dalam diskusi yang bertajuk "BIN dan Pertahanan Nasional" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/20 Juni 2015.
Yusuf menjelaskan, dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR nanti akan menjadi masalah ketika Sutiyoso masih menjadi ketua umum partai. Karena, tak dapat dipungkiri ketika seorang ketua umum parpol menjadi KaBIN, dia akan menggunakan perangkatnya untuk kepentingan partai atau kelompoknya.
"Jadi jabatan ketua parpol harus dilepas. Dan itu menjadi persoalan sendiri," tegas Yusuf.
Namun demikian, lanjutnya, secara normatif kemampuan dimiliki Sutiyoso sesuai dengan kepentingan dan apa yang dibutuhkan BIN sata ini. Tapi, Sutiyoso harus mengetahui kemana arah intelijen Indonesia ke depan, dan apa yang akan dilakuakan untuk memperkuat intelijen Indonesia.
"Siapapaun ygang diangkat harus memiliki progresivitas dalam kegiatan intelijensinya. BIN harus punya daya inovasi yang luar biasa di tengah konteks global sekarang ini. Ini yang harus dibangun dan digerakan," jelasnya.
Yusuf menilai, yang terpenting adalah Sutiyoso dapan menunjukkan integritasnya bahwa dia tidak akan menjual Indonesia kepada negara lain. Dirinya meyakini bahwa Komisi I DPR nanti akan mendukung Sutiyoso pada fit and proper test karena, senioritas, dan pengalamannya yang cukup banyak.
Lebih dari itu, Yusuf menambahkan, dipilihnya Sutiyoso oleh Presiden Jokowi juga lantara Jokowi ingin lebih leluasa membahas tentang intelijen. Karena kabarnya, Luhut Panjaitan dan Hendropriyono juga memiliki calon KaBIN tersendiri, tapi tidak dipilih oleh Jokowi.
"Jadi ini strategis bagi Jokowi untuk tidak memilih satu dari dua kekuatan di Istana. Jokowi bisa lebih leluasa membahas soal intelijen," tandasnya.
(maf)
