DPR Bentuk Tim Usut Rekam Jejak Calon Panglima & Kepala BIN
Kamis, 11 Juni 2015 - 15:06 WIB
DPR Bentuk Tim Usut Rekam Jejak Calon Panglima & Kepala BIN
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR akan membentuk tim klarifikasi sebelum menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan calon Panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengungkapkan, tim klarifikasi terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebelum fit and proper Kepala BIN dan Panglima TNI, kita akan bentuk tim klarifikasi dari Komnas HAM dan KPK," ujar Syaifulla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, tim klarifikasi digunakan untuk mencari tahu rekam jejak dari calon Kepala BIN dan Panglima TNI tersebut.
"Kalau KPK, menyampaikan laporan harta kekayaan dua calon. Kapan terakhir dilaporkan wajar atau tidak," jelasnya.
Dia berharap, penentuan calon Kepala BIN dan Panglima TNI ini selesai sebelum masa sidang IV atau sebelum masa reses. "Jadi setelah reses kita punya Panglima TNI dan Kepala BIN baru," tandasnya.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengungkapkan, tim klarifikasi terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebelum fit and proper Kepala BIN dan Panglima TNI, kita akan bentuk tim klarifikasi dari Komnas HAM dan KPK," ujar Syaifulla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, tim klarifikasi digunakan untuk mencari tahu rekam jejak dari calon Kepala BIN dan Panglima TNI tersebut.
"Kalau KPK, menyampaikan laporan harta kekayaan dua calon. Kapan terakhir dilaporkan wajar atau tidak," jelasnya.
Dia berharap, penentuan calon Kepala BIN dan Panglima TNI ini selesai sebelum masa sidang IV atau sebelum masa reses. "Jadi setelah reses kita punya Panglima TNI dan Kepala BIN baru," tandasnya.
(maf)
