Penilaian Bang Yos Jadi Bos Intel Diserahkan ke Kader PDIP
Kamis, 11 Juni 2015 - 10:48 WIB
Penilaian Bang Yos Jadi Bos Intel Diserahkan ke Kader PDIP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Seiring dengan penunjukannya, isu tentang dugaan keterlibatan pria yang disapa Bang Yos itu dalam kasus penyerangan kantor PDIP pada 27 Juli 1996 atau dikenal peristiwa Kudatuli kembali mencuat.
Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengaku mengetahui soal dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam penyerangan Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 19 tahun lalu.
"Dia (Sutiyoso) dulu menyerang kantor kami," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Sebagai kader PDIP, Hasanuddin mengaku tidak bisa memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang menunjuk mantan Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) itu menjadi calon Kepala BIN.
Dia menyerahkan penilaian terhadap penunjukan Sutiyoso kepada para kader PDIP. "Penilaian terhadap Sutiyoso, terserah para kader. Dia ditunjuk Presiden atas hak prerogatifnya. Lalu kita mau apa," ujar Hasanuddin.
Seiring dengan penunjukannya, isu tentang dugaan keterlibatan pria yang disapa Bang Yos itu dalam kasus penyerangan kantor PDIP pada 27 Juli 1996 atau dikenal peristiwa Kudatuli kembali mencuat.
Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengaku mengetahui soal dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam penyerangan Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 19 tahun lalu.
"Dia (Sutiyoso) dulu menyerang kantor kami," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Sebagai kader PDIP, Hasanuddin mengaku tidak bisa memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang menunjuk mantan Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) itu menjadi calon Kepala BIN.
Dia menyerahkan penilaian terhadap penunjukan Sutiyoso kepada para kader PDIP. "Penilaian terhadap Sutiyoso, terserah para kader. Dia ditunjuk Presiden atas hak prerogatifnya. Lalu kita mau apa," ujar Hasanuddin.
(dam)
