Perombakan Kabinet Bisa Jadi Pilihan Jokowi

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki political will dalam menyelesaikan persoalan kondisi ekonomi.

Perombakan kabinet menjadi pilihan untuk mengatasi masalah perekonomian yang kini sedang menurun. ”Presiden Jokowi harus menciptakan kepemimpinan dwitunggal untuk penyelamatan bidang ekonomi,” kata pendiri Priyo Budi Santoso untuk Demokrasi (Pridem), Priyo Budi Santoso, dalam diskusi ”Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran” di Pridem Center, Jakarta Selatan, kemarin.

Mantan wakil ketua DPR itu mengungkapkan, salah satu hal yang harus dilakukan Jokowi adalah memberdayakan lagi Badan Urusan Logistik (Bulog). ”Saya menyarankan Presiden agar jangan ragu-ragu memberdayakan Bulog di mana Bulog mempunyai kewenangan yang sedikit sakti, mempunyai power yang cukup, mempunyai anggaran yang cukup sehingga bisa memastikan Bulog bisa mengendalikan harga,” ungkap Priyo.

Kinerja Bulog dinilai belum efektif. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, kata Priyo, Bulog hanya menyerap 700.000 ton hasil panen raya Indonesia. ”Padahal, sebelumnya Bulog ditargetkan meresap 4 juta ton. Ini jauh panggang dari api namanya,” jelas Priyo.

Disinggung tentang langkah reshuffle kabinet, Priyo melihat hal itu sah-sah saja dilakukan. Perombakan kabinet merupakan hak pre-rogatif presiden. ”Kabinet kredibel yang lebih baik dibutuhkan. Jika ada keperluan me-reshuffle maka ya sudah. Saya kira itu kehendak alam yang jangan dikritik,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan memang ada indikasi terjadinya penurunan ekonomi. Namun dalam kasus sekarang, kata dia, Jokowi tidak bisa disalahkan. Penurunan ekonomi Indonesia saat ini, menurut dia, tidak lepas dari masalah iklim ekonomi dunia yang juga menurun.

Selain itu, lanjutnya, pemerintahan Jokowi juga baru berjalan tujuh bulan sehingga konsolidasi politik dalam pemerintahan juga belum selesai dilakukan. Soetrisno mengimbau agar masyarakat tidak pesimistis. ”Kalau kita pesimistis terus, iniakanberbahaya. Prosesdemokrasi itu lima tahunan sekali. Kita harus terbiasa menghargai proses demokrasi itu,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan untuk mewujudkan swasembada pangan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah sebagai upaya mewujudkannya. ”Jika melihat data yang ada, sulit mengatakan akan swasembada pangan dalam waktu dekat,” ujar Zulkifli dalam seminar nasional yang bertemakan ”Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Bangsa dari Jogja untuk Indonesia” di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) kemarin.

Dia mengatakan, syaratsyarat terwujudnya swasembada pangan meliputi penambahan lahan, perbaikan irigasi, ketersediaan bibit unggul dan pupuk. Perlu waktu bagi pemerintah untuk mewujudkan itu semua. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dari persoalan lahan adalah terkait penguasaan lahan. Rata-rata hanya 0,3 hektare yang dimiliki para petani sehingga orang tidak tertarik mengembangkan pertanian.

Mula akmal/dita angga