Menteri Yohana Buka Rekening Khusus

JAKARTA - Keterlibatan perempuan dalam politik Tanah Air masih tergolong minim. Kondisi ini mengundang keprihatinan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) Yohana Yembise.

Demi membuka akses lebih luas dalam dunia politik, menteri asal Papua ini tergerak membantu kaum perempuan yang ingin maju mencalonkan diri di pilkada serentak 2015. Yohana berinisiatif membuka rekening khusus untuk membantu pendanaan bagi calon kepala daerah perempuan.

Dia berharap di sisa waktu yang ada akan banyak pemerhati perempuan yang mendonasikan uangnya ke rekening tersebut. ”Ini wacana baru yang saya keluarkan untuk membantu perempuan di pilkada. Saya akan sumbang Rp10 juta ke rekening tersebut,” ujarnya pada konferensi pers di Kantor Kemen PP dan PA, Jakarta, kemarin.

Pendaftaran calon kepala daerah ini akan dibuka pada 26- 28 Juli 2015. Dana yang terkumpul nanti akan disalurkan sebagai modal kampanye bagi calon perempuan. Bantuan pendanaan ini tidak hanya terbatas bagi perempuan yang ingin berkiprah di jajaran eksekutif melainkan juga di lembaga legislatif dan yudikatif.

Yohana menjelaskan, rekening khusus ini tidak akan dipegang olehnya atau perwakilan dari salah satu partai politik (parpol). Pihak independenlah yang akan dimintai kesediaannya untuk memegang rekening dan menyalurkannya kepada perempuan yang memenuhi kriteria untuk dibantu. Dia mengungkapkan, semua perempuan dari berbagai parpol yang diajak bicara sudah menyampaikan kesediaannya untuk menyumbang.

Jika rekening khusus ini berhasil tahun ini, itu akan diteruskan ke pilkada atau pemilu tahun-tahun berikutnya. Yohana mengatakan, bantuan bagi perempuan yang terjun ke politik tidak terbatas pada persoalan dana saja, tetapi juga akan diberikan pelatihan dan pendampingan agar mereka tahu strategi untuk memenangkan persaingan.

Yohana tergerak melakukan ini setelah melihat rasio keterlibatan perempuan di politik yang sangat timpang dengan kaum laki-laki. Hal itu tercermin pada hasil Pemilu 2014. Misalnya saja, persentase perempuan yang duduk di DPR hanya 17,32% dari 560 wakil rakyat di Senayan.

Di lembaga DPD, perempuan yang terpilih hanya 25,76%, sedangkan posisi menteri hanya 23,5%. Lalu di daerah, perempuan yang duduk di DPRD provinsi hanya 16,15% dan DPRD kabupaten/ kota 14%. Saat ini tidak ada gubernur perempuan dan hanya ada satu perempuan yang menjadi wakil gubernur di Papua Barat.

Dia mengaku yakin dengan semakin banyaknya jumlah perempuan menjadi calon kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, itu dapat mendorong percepatan pembangunan demokrasi yang partisipatif secara inklusif. ”Itu juga berdampak positif untuk mendukung UN Womens dalam pencanangan tentang Planet 50:50 by 2030 Step It Up for Gender Equality,” terangnya.

Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum Kemen PP dan PA Heru Karsidi menambahkan, dengan masalah yang banyak dihadapi perempuan diharapkan ke depan semakin banyak kepala daerah perempuan yang akan membantu memecahkan masalah di lapangan.

Namun, terjunnya perempuan dalam kancah dunia politik daerah juga sangat ditentukan oleh parpol. Oleh karena itu, dia berharap parpol memunculkan perempuan-perempuan potensial yang bisa ikut dalam pemilihan.

Neneng zubaidah