Mendag Tuding Spekulan Mainkan Harga

JAKARTA - Lonjakan harga-harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan terus terjadi dan hingga kemarin belum teratasi. Di sisi lain, sejumlah daerah belum menggelar operasi pasar (OP) karena menilai kenaikan harga-harga tersebut masih wajar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menuding kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan maupun Lebaran karena ulah spekulan. Mereka sengaja menahan dan menimbun stok barang. Kecurangan ini berimbas tidak stabilnya harga bahan-bahan pokok di pasaran. ”Ini karena adanya penimbunan yang dilakukan oleh para spekulan. Makanya nanti kita akan temui dan cek gudang-gudang mereka,” ujar Rachmat di Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan agar pedagang mencari keuntungan yang sewajarnya. ”Janganlah mencari keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat susah.” Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan jika harga terus naik maka akan dilakukan OP. Sementara penimbun yang terbukti akan ditindak tegas.

Dia menandaskan, selain ulah spekulan, kenaikan harga kebutuhan pokok ini juga dipengaruhi masalah logistik dan pelemahan rupiah. Atas kondisi ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyusun rencana OP gula pasir. Gula pasir dipilih lantaran komoditas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Di Lampung misalnya, harga gula pasir naik dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500/kg. Bahkan di Bengkulu, harga gula pasir sudah mendekati Rp14.000/kg. Mendag menyatakan stok sejumlah bahan kebutuhan pokok mencukupi, antara lain daging sapi mencukupi hingga enam bulan ke depan dengan tersedianya stok 260.000 ekor sapi, dan daging ayam yang kelebihan stok 17.000 ton.

Ketersediaan terigu aman hingga tiga bulan ke depan. Minyak goreng pasokannya aman hingga tiga pekan mendatang. ”Untuk bawang merah (pasokan) memang defisit. Begitu pula cabai karena pasoknya terbatas sehingga ada kenaikan harga.” Jika pada Juni ini tidak ada tambahan pasokan, dia berencana membuka keran impor untuk menjaga stabilitas harga.

Sikap lain dinyatakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Amran menegaskan pihaknya menolak memberikan rekomendasi impor bawang merah kepada Kemendag. Menurutnya, produksi dan pasokan bawang merah dan harga di dalam negeri masih stabil dan mencukupi.

”Itu adalah alternatif terakhir karena kita harus menjaga harga. Kalau melihat kondisi lapangan, kondisi pasar, Insya Allah aman. Pasokan bawang dari Brebes, Banyuwangi, Indramayu, cukup,” tegasnya seusai meninjau stok ketersediaan pangan dalam rangka hari-hari besar keagamaan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, kemarin.

Amran menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan akhir pekan lalu, didapati bahwa harga bawang merah masih Rp20.000/kg. Kemudian saat melakukan pengecekan di Brebes dan Banyuwangi, harga bawang merah berkisar Rp13.000- 14.000/kg di tingkat petani. Fakta inilah yang menurutnya tidak perlu impor bawang merah dalam waktu dekat.

Amran melanjutkan, keyakinannya untuk tidak impor bawang merah karena akan terjadi panen raya yang puncaknya pada Mei, Juni, Juli. ”Memang harga naik di tempattempat tertentu tapi kami akan buka pasar murah,” katanya.

Dia menilai lonjakan harga komoditas bahan pangan yang kerap terjadi menjelang Ramadan diakibatkan tata niaga yang buruk. ”Akar masalahnya ialah rantai pasokan, distribusinya, tata niaganya yang harus kita perbaiki. ” ”Kami sudah koordinasi dengan para pedagang dan Bulog,” katanya.

Asisten Manajer Usaha dan PengembanganPasarIndukKramatjati Sugiono mengatakan saat ini pasokan bawang merah aman karena ada pasokan tambahan dari Jawa Barat dan sekitarnya. Saat ini pasokan bawangmerahyangmasukPasar Induk Kramatjati antara 80-90 ton per hari, sedangkan untuk cabai 140-150 ton per hari.

Sementara guna menstabilkan harga-harga, PD Pasar Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Jakarta berencana menggelar OP. Kegiatan OP tersebut rencananya digelar secara bertahap di 153 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota. Sebagai tahap awal, operasi pasar ini dilakukan terhadap komoditas tertentu, seperti daging, beras, minyak goreng, telur, dan ayam potong.

”Kenaikan harga menjelang hari raya dan hari-hari besar lainnya sudah menjadi siklus tahunan. Selaku pengelola pasar tradisional, kita ikut membantu pemerintah menjaga stabilisasi harga,” ujar Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia( YLKI) TiniHadadberharap konsumen tidak panik dalam kondisi saat ini karena ada jaminan pemerintah terhadap kecukupan stok bahan kebutuhan pokok. Dia menyarankan konsumen untuk membeli secukupnya dan tidak berlebihan.

Dia tak mengelak, dengan kenaikan hampir semua harga bahan kebutuhan pokok saat ini, konsumen memang agak menjerit. ”Apalagi Mei-Juli ini selain puasa dan Lebaran juga bersamaan pergantian tahun ajaran sekolah sehingga konsumen banyak pengeluaran,” tuturnya.

Sebagai catatan, Peraturan Presiden (Perpres) Harga Bahan Pokok yang diinisiasi oleh Kemendag hingga saat ini belum juga diterbitkan. Perpres ini diamanatkan oleh Undang-Undang Perdagangan dan nantinya diharapkan bisa mengatur serta mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. ”Malaysia dan Thailand sudah melakukan ini. Ada aturannya,” ungkap Mendag.

Pengamat pertanian Khudori menilai langkah yang dilakukan pemerintah belum optimal. Menurutnya, Perpres tersebut bukan segala-galanya karena ada faktor-faktor lain yang membuat terus terulangnya kenaikan harga.

Faktor-faktor dimaksud di antaranya produksi pangan yang secara umum tidak naik signifikan; tidak memadainya instrumen untuk mengendalikan harga; serta aspek kelembagaan pangan yang belum kuat. Lembaga pangan yang diamanatkan Undang-Undang Pangan saat ini juga belum terbentuk.

Khudori mencontohkan instrumen pengendalian harga hanya tersedia untuk komoditas pangan beras, dalam hal ini kewenangan Perum Bulog pun sangat terbatas. ”Sampai saat ini Bulog enggak bisa mengendalikan harga beras. Harga tetap liar. Jadi bisa dikatakan hampir semua komoditas diserahkan pada mekanisme pasar,” paparnya.

Pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin menambahkan, pemerintah diberikan otoritas untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pangan sebagai hajat hidup orang banyak. Irman meminta pemerintah tegas dan serius, jangan sampai ditaklukkan oleh pergulatan rezim pasar.

Bima setiyadi/ Inda susanti/ Oktiani endarwati