Lelang Jabatan Harus Transparan
Senin, 08 Juni 2015 - 11:02 WIB
Lelang Jabatan Harus Transparan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta mekanisme lelang jabatan untuk mengisi posisi eselon I dan II dilakukan secara transparan.
Lelang jabatan yang tidak dibarengi dengan transparansi justru bisa melahirkan pejabat yang kompeten. Termasuk rencana lelang jabatan untuk posisi direktur jenderal (dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggota DPR dari Fraksi PKB Ana Muawanah mengatakan, posisi dirjen Bea Cukai sangat strategis.
Dirjen ini memiliki duafungsi yaitu mengatur kepabeanan dan cukai. Kepabeanan mengatur arus keluar dan masuk barang. Sedangkan cukai terkait tarif. Karena itu, seleksi calon dirjen Bea Cukai harus dilakukan secara terbuka untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten. Menurut dia, ada dua pilihan untuk menentukan calon dirjen Bea Cukai.
Jika akan difokuskan sebagai jabatan karier, artinya hanya karyawan dengan eselon yang setara yang bisa masuk. Namun, jika mau dibuka dari unsur luar seperti TNI atau Polri, harus juga dibuka ke masyarakat. Ana menilai, calon dari PNS atau sipil juga belum tentu lebih jelek. ”Masyarakat punya hak untuk memberi masukan. Pimpinan baik itu untuk refleksi perbaikan,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari menilai, dirjen Bea Cukai yang ideal adalah yang bisa mengatasi persoalan makroglobal dan persoalan mikrointernal. Persoalan makroglobal menyangkut kondisi perekonomian global. ”Pertumbuhan yang kita targetkan pada APBN 2015 sampai sekarang baru bergerak kurang dari 4,2%. Ini harus ditindaklanjuti dengan kerja keras oleh pemimpin yang memiliki karakter dan integritas,” ungkapnya.
Sedangkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Masardi mengatakan, Bea Cukai punya dua unsur dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan yakni unsur penindakan dalam hal ini dituntut sosok yang memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar.
Di negara ini banyak sekali yang melakukan pelanggaran bea cukai. Unsur kedua adalah pemasukan karena itu tidak bisa hanya dari orang biasa. Dia menyesalkan tidak transparannya kinerja panitia seleksi dirjen Bea Cukai.
”Ini yang terpenting. Kalau ada pansel, pemilihan juga harus transparan karena ini bukan pejabat ecek-ecek. Dia menentukan masa depan bangsanya dalam penyelundupan,” ucapnya. Seharusnya, lanjut Adhie, akan lebih fair jika seleksi dilakukan secara terbuka, ada pengumuman ataupun sosialisasi.
Ridwansyah
Lelang jabatan yang tidak dibarengi dengan transparansi justru bisa melahirkan pejabat yang kompeten. Termasuk rencana lelang jabatan untuk posisi direktur jenderal (dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggota DPR dari Fraksi PKB Ana Muawanah mengatakan, posisi dirjen Bea Cukai sangat strategis.
Dirjen ini memiliki duafungsi yaitu mengatur kepabeanan dan cukai. Kepabeanan mengatur arus keluar dan masuk barang. Sedangkan cukai terkait tarif. Karena itu, seleksi calon dirjen Bea Cukai harus dilakukan secara terbuka untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten. Menurut dia, ada dua pilihan untuk menentukan calon dirjen Bea Cukai.
Jika akan difokuskan sebagai jabatan karier, artinya hanya karyawan dengan eselon yang setara yang bisa masuk. Namun, jika mau dibuka dari unsur luar seperti TNI atau Polri, harus juga dibuka ke masyarakat. Ana menilai, calon dari PNS atau sipil juga belum tentu lebih jelek. ”Masyarakat punya hak untuk memberi masukan. Pimpinan baik itu untuk refleksi perbaikan,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari menilai, dirjen Bea Cukai yang ideal adalah yang bisa mengatasi persoalan makroglobal dan persoalan mikrointernal. Persoalan makroglobal menyangkut kondisi perekonomian global. ”Pertumbuhan yang kita targetkan pada APBN 2015 sampai sekarang baru bergerak kurang dari 4,2%. Ini harus ditindaklanjuti dengan kerja keras oleh pemimpin yang memiliki karakter dan integritas,” ungkapnya.
Sedangkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Masardi mengatakan, Bea Cukai punya dua unsur dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan yakni unsur penindakan dalam hal ini dituntut sosok yang memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar.
Di negara ini banyak sekali yang melakukan pelanggaran bea cukai. Unsur kedua adalah pemasukan karena itu tidak bisa hanya dari orang biasa. Dia menyesalkan tidak transparannya kinerja panitia seleksi dirjen Bea Cukai.
”Ini yang terpenting. Kalau ada pansel, pemilihan juga harus transparan karena ini bukan pejabat ecek-ecek. Dia menentukan masa depan bangsanya dalam penyelundupan,” ucapnya. Seharusnya, lanjut Adhie, akan lebih fair jika seleksi dilakukan secara terbuka, ada pengumuman ataupun sosialisasi.
Ridwansyah
(bhr)
