Pengerjaan Proyek MRT Dipercepat

Jum'at, 05 Juni 2015 - 09:20 WIB
Pengerjaan Proyek MRT Dipercepat
Pengerjaan Proyek MRT Dipercepat
A A A
JAKARTA - Proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta memasuki tahap pengeboran pada Agustus mendatang. Satu unit mesin bor terowongan bawah tanah (tunnel boring machine/TBM) dari Jepang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, untuk mendukung Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018, pihaknya mempercepat pengeboran stasiun bawah tanah dengan mendatangkan satu unit TBM. Sebelumnya mesin ini direncanakan didatangkan akhir tahun ini. Mesin ini nantinya digunakan untuk mengebor stasiun bawah tanah Bundaran Senayan yang saat ini sudah sampai tahap penguatan dinding dan kotak stasiun (station box).

Station box akan menjadi pintu masuk mesin bor terowongan berdiameter 6,7 meter. ”Satu unit TBM sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan sedang dalam pengurusan administrasi. Kemungkinan Agustus sudah bisa bekerja untuk mengebor stasiun bawah tanah Bundaran Senayan. Lokasi tepatnya di depan patung Pemuda Senayan,” kata Dono Boestami dalam seminar di Jakarta kemarin.

Dono menjelaskan, seluruh lokasi stasiun bawah tanah sebenarnya telah siap untuk dilakukan pengeboran. Selama ini pihaknya sudah mempersiapkan konstruksi skala besar untuk membuat penguatan dinding dan station box. Hanya, sebelum pengeboran di seluruh lima stasiun lainnya seperti Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, dan Istora, PT MRT harus mempersiapkan pembuatan soil pond yaitu tempat penampungan sementara tanah galian sebelum diangkut.

Termasuk, mempersiapkan guide wall atau dinding stasiun di sisi barat agar tanah tidak ambles saat dibor. Dia berharap, pengerjaan tersebut segera rampung sehingga empat unit TBM sisanya yang direncanakan datang awal tahun dapat terealisasi. ”Kami akan terus mempercepat proyek MRT sebelum Asian Games.

Pembebasan lahan di Fatmawati saat ini tidak mengganggu pengerjaan,” ujarnya Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pembangunan transportasi publik berbasis rel seperti MRT Jakarta merupakan salah satu solusi yang telah dirumuskan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan kemacetan lalu lintas sejak 2011.

Dia berharap, MRT Jakarta selesai sesuai target dan menjadi tulang punggung transportasi massal perkotaan. Selain dapat mengurai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota, MRT diharapkan dapat mengurangi beban jalan yang pertumbuhannya sangat minim. ”MRT fase pertama ini adalah perwujudan transportasi massal perkotaan.

Keberadaan MRT akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya kapasitas jalan di Jakarta,” ungkapnya. Dengan kelancaran dan percepatan pembangunan MRT koridor utara dan selatan fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI), Hermanto optimistis MRT koridor utara-selatan fase 2 dan koridor timur-barat terealisasi dengan baik.

”Fase pertama MRT ini bisa menjadi pelajaran untuk fase kedua. Kami berharap, fase kedua segera terealisasi. Koridor timur barat ini akan menghubungkan tiga pemerintahan daerah yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi, harus ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan tiga pemda tersebut,” tandasnya.

DKI Ancam Operator Bus

Di bagian lain, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih bisnis para operator angkutan umum apabila dalam pengoperasiannya bermasalah. Realisasinya sendiri menunggu kedatangan bus pada akhir Juni ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sejauh ini dia tidak melihat adanya niat baik operator bus benar-benar menjaga pelayanan.

Hal itu terlihat dari banyaknya bus yang mogok, terbakar, dan bahkan belakangan ada yang stop beroperasi lantaran sopirnya menuntut gaji setara dengan sopir bus gandeng. ”Kami pengen begitu Anda mogok, kami akan mengambil alih bus Anda. Begitu operator menyatakan tidak sanggup mengoperasikan bus ini, PT Transjakarta akan mengambil alih lalu kami akan menyediakan sopir,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Ahok menjelaskan, peraturan baru tersebut akan dimulai dengan datangnya 20 bus berkaroseri lokal berbahan bakar diesel akhir Juni ini. Mantan bupati Belitung Timur itu pun menegaskan semua operator harus tunduk dan tidak boleh coba-coba mengancam. Semua angkutan umum harus berada di bawah PT Transjakarta dengan sistem rupiah per kilometer.

”Saya bisa beli semua bus, orang duit kita banyak kok. Jangan ngancamDKI. Kalau Anda ngancamDKI, kita makan bisnis Anda,” tegasnya. Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto berharap, Ahok segera menarik perkataannya dan berpikir kembali terkait kebijakannya mengambil alih pengoperasian bus dengan peraturan barunya nanti.

Menurutnya, mengambil alih dan mengelola bus itu tidak semudah mengelola usaha ritel. Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta itu menuturkan, mengelola bus itu perlu pengalaman bertahuntahun seperti yang sudah dilakukan para operator. Sementara PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sama sekali tidak memiliki pengalaman tersebut. ”Jadi bunuh diri kalau mau diambil alih. Mereka butuh operator,” tegasnya.

Bima setiyadi
(bhr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3669 seconds (0.1#10.140)