Badan Cyber Nasional Harus Segera Dibentuk

JAKARTA - Serangan cyberterhadap instansi-instansi pemerintah semakin serius dan mengkhawatirkan sehingga berpotensi mengganggu pelayanan publik. Karenanya Badan Cyber Nasional (BCN) sangat mendesak untuk dibentuk mengingat Indonesia menjalankan pemerintahannya secara egovernment.

”Saat ini pihaknya hanya memiliki desk keamanan cyber yang belum terintegrasi dengan masing-masing instansi seperti penerbangan, perbankan yang selama ini sudah memiliki keamanan cyber sendiri,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat membuka simposium nasional cyber security bertajuk ”Indonesia Under Attack” kemarin di Jakarta.

Menurut Tedjo, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perlu tidaknya dibentuk badan khusus yang berkemampuan menangani masalah cyber dalam menghadapi serangan tersebut. ”BCN dibutuhkan untuk mengoordinasikan keamanan di dunia maya dalam menangkal serangan yang membahayakan kepentingan nasional.

Selama ini penanganan cyber dilakukan secara sendiri- sendiri,” ujarnya.Menurut Tedjo, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah berbagai sektor di masyarakat sehingga keamanan di dunia maya menjadi prioritas dalam keamanan nasional. Apalagi perang di era modern kini tidak hanya perang dengan menggunakan senjata, melainkan juga perang cyber.

”Indonesia terlambat membentuk Badan Keamanan Cyber Nasional, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Perang cybersaat ini menjadi perang politik dan internet telah menjadi senjata menggantikan pasukan elite yang dilengkapi senjata dan misil, ini ancaman serius,” katanya. Dia mengatakan, pembentukan BCN dirasa cukup mendesak dan diharapkan bisa segera terbentuk mengingat serangan lewat cyber terus terjadi setiap saat, bahkan setiap detik, yang lokasinya bisa dilakukan di mana saja.

Saat ini pembentukan BCN tinggal menunggu keputusan Presiden (keppres). Untuk itu, Tedjo berharap anggaran pembentukan BCN ini sudah bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Insya Allah pada 2016 sudah bisa kami masukkan. Ini (pembentukan BCN) sudah sangat mendesak,” ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menilai pembentukan BCN memang sangat diperlukan meski kemampuan pertahanan cyber di Indonesia sudah cukup baik. Pasalnya, serangan cyber bisa mengarah pada situs-situs yang dimiliki instansi pemerintah. Senada, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan perlunya membentuk BCN mengingat ancaman serangan cyber perlu diwaspadai.

Sucipto