Komunikasi Politik Jokowi-JK Rancu

BANDUNG - Komunikasi politik kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan rancu. Seharusnya, tim komunikasi politik merancang komunikasi publik untuk presiden sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu hal-hal penting lainnya.

Hal tersebut diungkapkam dalam kegiatan Unpad Merespons dengan tema Komunikasi Politik Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, di Executive Lounge Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Rabu (3/6/2015).

Nara sumber yang dihadirkan di antaranya Fachry Ali (peneliti dan penulis buku politik), Evie Ariadne Shinta Dewi (pengajar Komunikasi Politik FIKOM Unpad), Moh. Ridlo Eisy (anggota Dewan Pers Indonesia), dan Rahman Mulyawan (pengajar FISIP Unpad).

Fachry Ali mengatakan ada yang salah dengan kepimpinan Jokowi saat ini. Meski pemerintahan baru delapan bulan, tapi ekspektasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga, sedikit saja Jokowi melakukan kesalahan, masyarakat akan ramai-ramai menyerang Jokowi.

Menurutnya, saat ini yang 'bermain' adalah para pemilik modal di partai politik yang justru tidak dalam kendali Jokowi. Relawan yang mendorong Jokowi tidak memiliki peran dalam penentuan kebijakan dan pemilihan atas orang-orang yang akan membantu Jokowi.

"Masyarakat yang tadinya mengharapkan perubahan malah harus menyaksikan sistem dikembalikan kepada orang-orang parpol," ungkapnya.

Dia bahkan menyebut di dalam internal Jokowi sendiri ada koalisi antara Wakil Presiden dan staf Lembaga Kepresidenan. Fachry menyebutkan hal itu dapat terlihat dilihat ada pernyataan yang berseberangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sengketa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Namun melalui proses belajar, Fachry memprediksikan 1,5 tahun ke depan, Jokowi tidak hanya menjadi konten komunikasi tapi jadi sarana komunikasi yang efektif. Yang terpenting dalam kesempatan belajar ini, Jokowi diberikan bekal-bekal berkomunikasi.

Pakar Komunikasi Politik Evie Ariadne menilai komunikasi politik yang diusung Jokowi saat ini tanpa pola. Jokowi masih mengandalkan komunikasi politik populis dan relationship communication. Padahal sebagai pemimpin negara, Jokowi harus mampu mengelola impresinya.

Dia menyebutkan, masih cukup waktu bagi Jokowi untuk membenahi masalah komunikasi politik tersebut. Ia menyebutkan yang perlu dioptimalkan mencakup bidang pidato dan blusukan (going narrow).

"Jokowi itu membutuhkan orang-orang yang ahli dalam merancang pidatonya dan berhubungan dengan media. Komunikasi publik itu memang harus dirancang. Selain itu, Jokowi juga perlu memanfaatkan kelompok yang memiliki keahlian untuk mendukungnya menghadapi kelompok yang anti kebijakan Jokowi," paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Ridlo. Menurutnya, tim komunikasi politik Jokowi harus mampu memetakan media yang mempublikasikan berita-berita Istana. Tidak bisa dimungkiri, setiap media memiliki agenda tersendiri. Agenda-agenda itu harus diantisipasi oleh Jokowi.

Salah satu upaya antisipasi, kata Ridlo, dengan mengadakan jumpa wartawan secara rutin. Hal dapat dilakukan tidak hanya oleh Jokowi, tetapi juga menteri-menterinya.

"Kalau bentuknya door stop, informasi yang disampaikan sepotong-sepotong. Tidak utuh. Ini yang akan ditafsirkan berbeda oleh tiap media," katanya.

Ridlo menyebutkan penampilan Jokowi yang sering jadi bahan kritikan, dapat diubah. Namun, perubahan penampilan itu lebih baik dilakukan secara perlahan. "Kalau berubah drastis, nantinya akan menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat," tandasnya.