Menpora Harus Tanggung Jawab

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab atas jatuhnya sanksi FIFA terhadap PSSI.

Menpora didesak merespons cepat hukuman itu karena nasib klub dan ribuan pemain dipertaruhkan. Solusi Menpora jadi harga mati mengingat penyelenggaraan kompetisi menjadi nyawa bagi klub, pemain, ofisial pertandingan, tim nasional, dan pihakpihak lain yang turut terlibat dalam sepak bola Indonesia. Tanpa tindakan konkret, seluruh pihak akan semakin dirugikan.

“Menpora sudah menggunakan logika yang salah. Dia menyebut Indonesia tidak (akan) disanksi, nyatanya kita disanksi. Jelas kami kecewa. Menpora harus tanggung jawab,” kata Ketua Umum PSIM Agung Damar Kusumandaru di Yogyakarta kemarin. CEO PT Jepara Raya Multitama, perusahaan pengelola Persijap Jepara, Aris Isnandar, meminta Nahrawi tidak hanya berpolemik dan membuat gaduh di media.

Terpenting saat ini bagaimana membuat sepak bola Indonesia kembali ke habitatnya dan membuat lebih baik di masa depan. “Publik saat ini menunggu kapan ada sepak bola lagi. Kita butuh bukti dan konsep selanjutnya. Kami percayakan itu kepada Menpora,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jepara ini tadi malam. “Secepatnya (solusi itu) direalisasikan,” tegas dia.

Otoritas tertinggi sepak bola dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena organisasi induk sepak bola Tanah Air ini dianggap melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 17. PSSI telah diintervensi pihak luar, dalam hal ini Kemenpora dan BOPI. Konsekuensi sanksi tersebut, PSSI kehilangan keanggotaannya, sehingga klub dan timnas Indonesia dilarang mengikuti kegiatan skala internasional yang diadakan FIFA serta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Menpora Imam Nahrawi sebelumnya sangat percaya diri FIFA tidak akan menjatuhkan hukuman karena menganggap lembaga itu juga bermasalah. Begitu sanksi dijatuhkan, hingga kini dia belum juga bersikap. Beberapa kali dihubungi, mantan anggota DPR itu tak merespons.

Nahrawi sejauh ini hanya menggagas penyelenggaraan kompetisi seusai lebaran agar klub dan pemain tetap beraktivitas. CEO PT Mahesa Jenar Semarang, perusahaan pengelola PSIS Semarang, Yoyok Sukawi mendesak Menpora menyelamatkan seluruh stakeholders sepak bola Indonesia.

Terutama bagi pemain tanpa ada kejelasan kompetisi membuat mereka mencari sumber rezeki seadanya. Yoyok mengingatkan agar solusi itu dibuat sesegera mungkin. “Keputusan harus cepat, rapat satu dua hari sebenarnya jadi. Jangan hanya ngomong tok (bicara saja), kita capai ngenteni (menunggu),” katanya.

Dia menghargai niat Menpora yang ingin membenahi sepak bola Indonesia. Tetapi, mematikan kompetisi jelas bukan langkah bijak. “Harus ada bukti nyata kapan (direalisasi) jika pemerintah ingin membenahi total sepak bola,” katanya. Jatuhnya sanksi FIFA juga disesalkan Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar.

Seakan frustrasi dengan keadaan sepak bola Indonesia yang tak kunjung membaik, Umuh memilih mundur dari Komisaris PT Liga Indonesia yang dijabatnya sejak 1 Februari 2015. “Saya lelah. Saya akan istirahat dulu dari dunia sepak bola,” kata Umuh di kediamannya, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Umuh sangat prihatin dengan sanksi FIFA.

Dia pun menggambarkan hukuman itu membuat dirinya, para pemain, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia “menangis”. “Mereka semua sepertinya belum siap bekerja selain sepak bola. Bukan merendahkan, tapi saya lihat masih banyak pemain yang punya tanggungan seperti nyicil rumah dan sebagainya, ini yang menjadi pikiran,” ungkap sesepuh sepak bola Jawa Barat ini.

Umuh berharap konflik yang terjadi antara Menpora dengan PSSI dapat terselesaikan dan kompetisi dapat kembali digulirkan agar tak ada pihak yang dirugikan. “Kalau bicara prestasi, (hampir) semuacabangolahraga juga tidak berprestasi. Kalau mau, ya semua cabor dibekukan. Jangan ada ikut olah raga di luar negeri,” katanya.

Wakil Sekretaris Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara Hery Riyanto sependapat bahwa Menpora dan PSSI harus duduk bersama untuk mengakhiri kisruh antara mereka. Dia melihat kedua pihak ini menonjolkan ego masing-masing sehingga sulit untuk mencari solusi terbaik. “Intinya komunikasi, itu harus dibenahi. Kita kan enggak mau masalah ini terus berlarut-larut. Kasihan pesepak bola kita,” ungkap Hery.

Piala Kemerdekaan Diragukan

Rencana Menpora Imam Nahrawi menggulirkan kompetisi tanpa keterlibatan PSSI diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Sejumlah klub jauh-jauh hari telah menegaskan sikapnya untuk tak terlibat kompetisi tersebut. “Satu hal yang tak boleh dilupakan, klub adalah anggota PSSI dan itu tidak bisa diubah begitu saja.

Arema Cronus juga anggota PSSI dan tetap akan mengikuti kompetisi di bawah federasi. Selain itu kami akan menolak,” ujar Sudarmaji, Media Officer Arema Cronus di Malang, kemarin. Arema, menurut dia, pesimistis rencana kompetisi versi Menpora akan berjalan sesuai dengan aturan. Sebab perangkat pertandingan selama ini berada di bawah PSSI sehingga Menpora harus berkoordinasi dengan organisasi tersebut.

Sikap serupa juga ditunjukkan Persegres Gresik United yang sejak awal tak tertarik berkompetisi di luar PSSI. “Mana bisa menggelar kompetisi tanpa PSSI sebagai organisasi resmi? Tetap harus ada koordinasi. Sekarang ini saatnya membangun kembali sepak bola dari awal sehingga semua elemen harus dirangkul,” ujar Manajer Persegres Bagoes Cahyo Yuwono.

Gelaran kompetisi reguler, menurut Bagoes, adalah sebuah wujud dari langkah perbaikan sepak bola di Indonesia setelah ada gaduh antara Menpora dan PSSI. Kalau penyelenggaraan kompetisi nanti tidak profesional, sepak bola nasional akan berjalan mundur. “Sepak bola kita sudah disanksi FIFA, jadi tak ada pilihan lain kecuali bekerja bersama bagaimana memperbaiki sepak bola dan itu bisa diukur dari penyelenggaraan kompetisi. Jadi harus jauh lebih maju,” katanya.

Sementara itu Tim Transisi Kemenpora memastikan Piala Kemerdekaan yang dirancang sebagai kompetisi pengisi kekosongan liga bakal digelar dua minggu lagi. Tim bentukan Menpora ini mengklaim jika sebagian besar klub-klub Indonesia Super League (ISL) sudah merapat untuk bergabung.

Anggota Tim Transisi Zuhairi Misrawi mengungkapkan bahwa Tim Transisi sedang menyusun tiga kompetisi selepas sanksi FIFA, yakni Piala Kemerdekaan, Piala Panglima TNI, dan kompetisi reguler. Dari tiga rencana tersebut, baru Piala Kemerdekaan yang kemungkinan besar bisa dimainkan dalam waktu dekat.

Walau masih enggan menyebutkan siapa-siapa saja klub yang nantinya akan ambil bagian, Zuhairi menyampaikan klub-klub itu adalah klub profesional dari ISL dan Divisi Utama. Rencananya, nota kesepahaman (MoU) untuk menggelar satu turnamen terbuka (Piala Kemerdekaan) bisa dilakukan pada pekan ini.

“Kami dalam tahap proses komunikasi dan mematangkan penyelenggaraan turnamen ini,” ungkap Zuhairi saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam. Dia mengatakan, peserta kompetisi itu bisa mencapai 12 klub, 14 klub, atau 15. Segala detail penyelenggaraan turnamen akan disampaikan ke publik setelah ada kejelasan operator.

“Siapa dan berapa tim yang terlibat, semuanya akan disampaikan langsung oleh pokja kompetisi di hari Jumat, minggu ini,” katanya. Zuhairi mengakui tidak semua klub, baik yang tergabung dalam kompetisi ISL, Divisi UtamamaupunDivisiNusantara bisa ambil bagian di turnamen Piala Kemerdekaan. Penyebabnya, dua pekan sebelum kick off dimulai, akan ada proses verifikasi terlebih dahulu dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Kukuh setyawan/sodiq/ arif purnawan/muhammad ginanjar/ dody ferdianysah/ decky irawan jasri