Islah Golkar Bikin Posisi KPU Dilematis
Selasa, 02 Juni 2015 - 18:19 WIB
Islah Golkar Bikin Posisi KPU Dilematis
A
A
A
JAKARTA - Islah Partai Golkar yang dilakukan demi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 meninggalkan satu polemik yang belum tuntas. Hal ini terkait dengan siapa yang akan tanda tangan rekomendasi calon kepala daerah dari Partai Golkar.
Tentu masih-masing pihak, baik kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan pihak Agung Laksono (AL) akan ngotot untuk menjadi pihak yang menandatangani rekomendasi tersebut.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, islah sementara Partai Golkar hanya membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bingung.
"Seharusnya kesepakatan Golkar tidak membuat KPU dalam posisi dilematis," kata Wiwieq sapaan dia saat dihubungi Sindonews, Selasa (2/6/2015).
Wiwieq menambahkan, dalam islah yang sudah disepakati, seharusnya sudah final dalam memutuskan siapa yang menandatangani dokumen yang dibawa ke KPU. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan kekisruhan baru di internal Golkar.
Menurutnya, kekisruhan baru yang dimunculkan dalam tahapan pilkada akan melibatkan keseluruhan fungsionaris Golkar, mulai dari tingkat DPP sampai DPD baik di provinsi dan kabupaten kota.
"Bisa dibayangkan betapa gaduhnya politik kita kalau kisruh di tingkat pusat diikuti oleh kisruh di daerah. Implikasi ini yang perlu dipertimbangkan secara serius para elite," tegasnya.
Tentu masih-masing pihak, baik kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan pihak Agung Laksono (AL) akan ngotot untuk menjadi pihak yang menandatangani rekomendasi tersebut.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, islah sementara Partai Golkar hanya membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bingung.
"Seharusnya kesepakatan Golkar tidak membuat KPU dalam posisi dilematis," kata Wiwieq sapaan dia saat dihubungi Sindonews, Selasa (2/6/2015).
Wiwieq menambahkan, dalam islah yang sudah disepakati, seharusnya sudah final dalam memutuskan siapa yang menandatangani dokumen yang dibawa ke KPU. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan kekisruhan baru di internal Golkar.
Menurutnya, kekisruhan baru yang dimunculkan dalam tahapan pilkada akan melibatkan keseluruhan fungsionaris Golkar, mulai dari tingkat DPP sampai DPD baik di provinsi dan kabupaten kota.
"Bisa dibayangkan betapa gaduhnya politik kita kalau kisruh di tingkat pusat diikuti oleh kisruh di daerah. Implikasi ini yang perlu dipertimbangkan secara serius para elite," tegasnya.
(maf)
