Disanksi FIFA, Nasib Ribuan Pemain Terancam
Disanksi FIFA, Nasib Ribuan Pemain Terancam
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diharapkan tidak lepas tangan dan ikut bertanggung jawab pascasanksi FIFA kepada PSSI. Hukuman yang berimbas pada mati surinya kompetisi serta aktivitas sepak bola itu membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian utama.
Tuntutan tanggung jawab layak ditujukan ke pemerintah karena dalam surat yang dikirim ke Sekjen PSSI Azwan Karim, FIFA secara tegas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada otoritas tertinggi sepak bola Indonesia tersebut tak lepas dari intervensi pemerintah.
Hal itu dimulai dari langkah Badan Olahraga Profesional (BOPI) yang memaksakan tidak disertakannya dua klub Indonesia Super League (ISL) Arema Cronus dan Persebaya Surabaya sehingga berimbas ke perizinan dan dilanjutkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membekukan PSSI.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Hinca Panjaitan menyatakan kerugian dihentikannya kompetisi membuat ribuan pemain sepak bola di Tanah Air akan terganggu mata pencariannya. Jumlah itu berasal dari pemain-pemain yang tergabung di dalam klub ISL, tim Divisi Utama, dan Liga Nusantara (amatir).
Dari data yang ada, ISL diikuti 18 klub, Divisi Utama 59 kontestan, dan di Liga Nusantara 400 tim. Jumlah ini belum termasuk tim pelatih, ofisial, dan perangkat pertandingan (wasit, asisten wasit, dan pengawas pertandingan). ”Setidaknya ada 11 ribuan orang, belum lagi keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Kami belum menghitung detailnya seperti apa persisnya,” kata Hinca.
Kerugian yang dialami klub juga tak kalah besar. Musim ini klub ISL dan Divisi Utama sudah mengontrak pemain dengan nilai variatif. Mereka juga menggelar pemusatan latihan serta uji coba yang tentu saja harus mengeluarkan dana operasional. Padahal, klub juga gagal mendapatkan kucuran uang segar dari sponsor dan dana dari hak siar karena kompetisi baru berjalan dua pertandingan.
”Besar sekali kerugian yang didapatkan. Kalau dihitung rupiah bisa mencapai ratusan miliar. Kerugian itu macam-macam datangnya, mulai dari klub, pemain, sponsor TV rights (hak siar) hingga masyarakat kecil yang tidak bisa berjualan. Banyak lagi dan tentu saja hal itu bisa terus bertambah sampai sepak bola Indonesia diberi sanksi,” tambah Hinca. Asisten Pelatih Sriwijaya FC (SFC) Hartono Ruslan menuntut agar Menpora Imam Nahrawi segera menyelesaikan konflik yang diciptakannya.
Pria asal Solo itu mengaku tidak memiliki keahlian lain selain menjadi pelatih sepak bola. Bahkan dirinya tidak memiliki modal apabila harus beralih profesi untuk menyambung hidup ke depan. ”Pulang ke Solo saya pasti nganggur . Mau buat usaha tidak ada modal. Karena semua gaji saya untuk biaya sekolah dua anak gadis di Solo. Jadi kami mau makan apa dan bagaimana sekolah anak saya kalau saya nganggur,” ungkapnya.
Manajer Persebaya Surabaya Sulaiman Hary ”Gendhar” Ruswanto menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab atas mati surinya sepak bola Indonesia. Menurutnya, dampak pembekuan FIFA bukan hanya di level internasional, tetapi juga di dalam negeri. Gendhar juga meragukan kompetisi yang akan digelar.
”Uangnya dari mana? Dananya dari manauntukmenggelarkompetisi atau apa pun itu. Kalau mereka( Menpora) selalubicara transparansi, sekarang rakyat harus tahudari mana uang yang akan digunakan untuk menggelar kompetisi tersebut,” tandasnya. Untuk menggelar kompetisi dibutuhkan kepercayaan sponsor.
Dengan adanya sanksi FIFA, klub memprediksi sponsor bakal berpikir dua kali untuk bekerja sama dengan klub. Itu berkaitan dengan prospek sepak bola Indonesia yang sedang dalam masa transisi karena kegaduhan PSSI dan Menpora. ”Kekhawatiran jelas menyangkut berbagai aspek. Sponsor misalnya, kami takut mereka akan ragu-ragu dalam bekerja sama dengan klub ke depannya.
Apalagi setelah adanya sanksi, kemungkinan adanya perubahan tatanan sepak bola cukup besar,” tutur General Manager Arema Cronus Ruddy Widodo. Arema berharap sanksi FIFA secepatnya bisa dicabut dan tidak berlarut-larut agar nasib persepakbolaan Indonesia tak semakin parah. ”Bagaimanapun sanksi sudah dijatuhkan. Kami hanya bisa melihat bagaimana upaya penataan sepak bola Indonesia,” tambah Ruddy.
Sponsorship menurutnya menjadi salah satu aspek yang terkait langsung sebagai imbas sanksi FIFA. Perubahan besar pada tatanan sepak bola Indonesia diperkirakan akan membuat sponsor menahan diri sebelum berinvestasi. Persipura Jayapura tak mau kalah menagih tanggung jawab Menpora.
”Sanksi itu jatuh tamat bagi kami (langkah Persipura di Piala AFC). Ini saatnya Menpora membuktikan ucapannya terkait tanggung jawab terhadap sanksi FIFA,” ungkap Sekretaris Umum (Sekum) Persipura Rocky Bebena. Seperti diketahui, Persipura sebenarnya masih memiliki harapan tampil di 16 besar AFC Cup 2015.
Tapi agenda itu berantakan karena Pahang FA menolak melanjutkan perjalanan ke Papua setelah empat pemain asingnya tidak mendapatkan visa ke Indonesia. ”Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Menpora terkait tanggung jawab yang selalu diucapkannya itu,” tambahnya.
Rencana Kemenpora bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI melalui Tim Transisi dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Sejumlah anggota PSSI menentangnya. Wakil Ketua Asporov PSSI Jawa Timur Wardy Azhari mengatakan tidak ada alasan bagi Kemenpora maupun Tim Transisi menggelar KLB.
”Dasarnya apa menggelar KLB, TimTransisitidakadahubungannya sama FIFA,” kata Wardy. Hingga saat ini, Jatim masih tetap berpegangan kepada PSSI sebagai induk organisasi resmi di bawah FIFA meski sudah dijatuhi sanksi. Kemenpora menurutnya tidak usah mencoba mengganggu lagi klub anggota PSSI jika memang ingin membentuk federasi sendiri.
”Federasi sepak bola yang diakui FIFA adalah PSSI. Kalau memang ingin membentuk federasi sendiri seperti yang digembargemborkan, jangan ganggu anggota PSSI,” tandasnya. Sementara itu, PSSI dalam waktu dekat akan menggelar rapat Eksekutif Komite (Exco). Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattalitti yang mengikuti proses Kongres FIFA di Zurich, Swiss, 28-29 Mei lalu, mengaku masih membuka komunikasi dengan Menpora.
”Jika ditanya apakah PSSI akan terus mencoba berkomunikasi dengan Menpora, saya tidak pernah tertutup untuk melakukan komunikasi itu dengan Menpora. Saya sudah tiga kali dan saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS atau telepon yang tidak pernah dijawab atau diangkat,” tutur La Nyalla. Dukungan pada PSSI juga disampaikan DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai publik sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan pemerintah melalui Kemenpora. Keinginan memperbaiki PSSI dan sepak bola Indonesia tidak tecermin dalam sikap harian. Bahkan lebih tampak tidak mengerti persoalan sampai akhirnya PSSI dibekukan.
”Maka tidak ada cara lain bahwa masalah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Sebab kita tidak boleh membiarkan anomali terus melanda persepakbolaan kita,” kata Fahri tadi malam.
Decky irawan jasri/ kukuh setyawan/ muhammad moeslim/ rachmad tomy
Tuntutan tanggung jawab layak ditujukan ke pemerintah karena dalam surat yang dikirim ke Sekjen PSSI Azwan Karim, FIFA secara tegas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada otoritas tertinggi sepak bola Indonesia tersebut tak lepas dari intervensi pemerintah.
Hal itu dimulai dari langkah Badan Olahraga Profesional (BOPI) yang memaksakan tidak disertakannya dua klub Indonesia Super League (ISL) Arema Cronus dan Persebaya Surabaya sehingga berimbas ke perizinan dan dilanjutkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membekukan PSSI.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Hinca Panjaitan menyatakan kerugian dihentikannya kompetisi membuat ribuan pemain sepak bola di Tanah Air akan terganggu mata pencariannya. Jumlah itu berasal dari pemain-pemain yang tergabung di dalam klub ISL, tim Divisi Utama, dan Liga Nusantara (amatir).
Dari data yang ada, ISL diikuti 18 klub, Divisi Utama 59 kontestan, dan di Liga Nusantara 400 tim. Jumlah ini belum termasuk tim pelatih, ofisial, dan perangkat pertandingan (wasit, asisten wasit, dan pengawas pertandingan). ”Setidaknya ada 11 ribuan orang, belum lagi keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Kami belum menghitung detailnya seperti apa persisnya,” kata Hinca.
Kerugian yang dialami klub juga tak kalah besar. Musim ini klub ISL dan Divisi Utama sudah mengontrak pemain dengan nilai variatif. Mereka juga menggelar pemusatan latihan serta uji coba yang tentu saja harus mengeluarkan dana operasional. Padahal, klub juga gagal mendapatkan kucuran uang segar dari sponsor dan dana dari hak siar karena kompetisi baru berjalan dua pertandingan.
”Besar sekali kerugian yang didapatkan. Kalau dihitung rupiah bisa mencapai ratusan miliar. Kerugian itu macam-macam datangnya, mulai dari klub, pemain, sponsor TV rights (hak siar) hingga masyarakat kecil yang tidak bisa berjualan. Banyak lagi dan tentu saja hal itu bisa terus bertambah sampai sepak bola Indonesia diberi sanksi,” tambah Hinca. Asisten Pelatih Sriwijaya FC (SFC) Hartono Ruslan menuntut agar Menpora Imam Nahrawi segera menyelesaikan konflik yang diciptakannya.
Pria asal Solo itu mengaku tidak memiliki keahlian lain selain menjadi pelatih sepak bola. Bahkan dirinya tidak memiliki modal apabila harus beralih profesi untuk menyambung hidup ke depan. ”Pulang ke Solo saya pasti nganggur . Mau buat usaha tidak ada modal. Karena semua gaji saya untuk biaya sekolah dua anak gadis di Solo. Jadi kami mau makan apa dan bagaimana sekolah anak saya kalau saya nganggur,” ungkapnya.
Manajer Persebaya Surabaya Sulaiman Hary ”Gendhar” Ruswanto menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab atas mati surinya sepak bola Indonesia. Menurutnya, dampak pembekuan FIFA bukan hanya di level internasional, tetapi juga di dalam negeri. Gendhar juga meragukan kompetisi yang akan digelar.
”Uangnya dari mana? Dananya dari manauntukmenggelarkompetisi atau apa pun itu. Kalau mereka( Menpora) selalubicara transparansi, sekarang rakyat harus tahudari mana uang yang akan digunakan untuk menggelar kompetisi tersebut,” tandasnya. Untuk menggelar kompetisi dibutuhkan kepercayaan sponsor.
Dengan adanya sanksi FIFA, klub memprediksi sponsor bakal berpikir dua kali untuk bekerja sama dengan klub. Itu berkaitan dengan prospek sepak bola Indonesia yang sedang dalam masa transisi karena kegaduhan PSSI dan Menpora. ”Kekhawatiran jelas menyangkut berbagai aspek. Sponsor misalnya, kami takut mereka akan ragu-ragu dalam bekerja sama dengan klub ke depannya.
Apalagi setelah adanya sanksi, kemungkinan adanya perubahan tatanan sepak bola cukup besar,” tutur General Manager Arema Cronus Ruddy Widodo. Arema berharap sanksi FIFA secepatnya bisa dicabut dan tidak berlarut-larut agar nasib persepakbolaan Indonesia tak semakin parah. ”Bagaimanapun sanksi sudah dijatuhkan. Kami hanya bisa melihat bagaimana upaya penataan sepak bola Indonesia,” tambah Ruddy.
Sponsorship menurutnya menjadi salah satu aspek yang terkait langsung sebagai imbas sanksi FIFA. Perubahan besar pada tatanan sepak bola Indonesia diperkirakan akan membuat sponsor menahan diri sebelum berinvestasi. Persipura Jayapura tak mau kalah menagih tanggung jawab Menpora.
”Sanksi itu jatuh tamat bagi kami (langkah Persipura di Piala AFC). Ini saatnya Menpora membuktikan ucapannya terkait tanggung jawab terhadap sanksi FIFA,” ungkap Sekretaris Umum (Sekum) Persipura Rocky Bebena. Seperti diketahui, Persipura sebenarnya masih memiliki harapan tampil di 16 besar AFC Cup 2015.
Tapi agenda itu berantakan karena Pahang FA menolak melanjutkan perjalanan ke Papua setelah empat pemain asingnya tidak mendapatkan visa ke Indonesia. ”Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Menpora terkait tanggung jawab yang selalu diucapkannya itu,” tambahnya.
Rencana Kemenpora bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI melalui Tim Transisi dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Sejumlah anggota PSSI menentangnya. Wakil Ketua Asporov PSSI Jawa Timur Wardy Azhari mengatakan tidak ada alasan bagi Kemenpora maupun Tim Transisi menggelar KLB.
”Dasarnya apa menggelar KLB, TimTransisitidakadahubungannya sama FIFA,” kata Wardy. Hingga saat ini, Jatim masih tetap berpegangan kepada PSSI sebagai induk organisasi resmi di bawah FIFA meski sudah dijatuhi sanksi. Kemenpora menurutnya tidak usah mencoba mengganggu lagi klub anggota PSSI jika memang ingin membentuk federasi sendiri.
”Federasi sepak bola yang diakui FIFA adalah PSSI. Kalau memang ingin membentuk federasi sendiri seperti yang digembargemborkan, jangan ganggu anggota PSSI,” tandasnya. Sementara itu, PSSI dalam waktu dekat akan menggelar rapat Eksekutif Komite (Exco). Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattalitti yang mengikuti proses Kongres FIFA di Zurich, Swiss, 28-29 Mei lalu, mengaku masih membuka komunikasi dengan Menpora.
”Jika ditanya apakah PSSI akan terus mencoba berkomunikasi dengan Menpora, saya tidak pernah tertutup untuk melakukan komunikasi itu dengan Menpora. Saya sudah tiga kali dan saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS atau telepon yang tidak pernah dijawab atau diangkat,” tutur La Nyalla. Dukungan pada PSSI juga disampaikan DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai publik sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan pemerintah melalui Kemenpora. Keinginan memperbaiki PSSI dan sepak bola Indonesia tidak tecermin dalam sikap harian. Bahkan lebih tampak tidak mengerti persoalan sampai akhirnya PSSI dibekukan.
”Maka tidak ada cara lain bahwa masalah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Sebab kita tidak boleh membiarkan anomali terus melanda persepakbolaan kita,” kata Fahri tadi malam.
Decky irawan jasri/ kukuh setyawan/ muhammad moeslim/ rachmad tomy
(bbg)
Explore More