Golkar Diminta Segera Racik Struktur Tim Pilkada
Senin, 01 Juni 2015 - 08:01 WIB
Golkar Diminta Segera Racik Struktur Tim Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi kubu Agung Laksono (AL), Yorrys Raweyai menerangkan, tugas pertama dari 10 orang di Tim Islah yang bertugas untuk penjaringan pilkada, agar segera membentuk struktur.
"Supaya mereka punya kewenangan untuk mengimplementasikan kesepakatan itu," kata Yorrys Raweyai saat dihubungi Koran SINDO di Jakarta, Minggu 31 Mei 2015.
Menurutnya, struktur itu harus ada ketua, sekretaris, dan ketua yang membidangi proses pemenangan pilkada. Misalnya pemilihan ketua dan hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi keributan.
"Jadi, kita menetapkan itu (struktur) berdasarkan apa? Parameternya apa? senioritas, kompetensi model apa yang akan kita digunakan?" terangnya.
Menurut Yorrys, pertama perlu dibangun kesamaan persepsi karena, 10 orang ini belum membangun perrsepsi, sementara belum diketahui 10 orang ini siapa-siapa saja.
Sehingga, tim ini harus duduk bersama-sama membangun persepsi. Kemarin, dalam enam kali pertemuan antara inisiator islah Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), kedua kubu memberikan masukan yang kemudian dimasukan dalam lampiran kesepakatan.
"Itu yang menjadi persepsi. Baru itu menjadi rujukan bahwa tim ini akan kemana?" imbuhnya.
Adapun kubu Munas Ancol, dia mengatakan, pihaknya belum menentukan lima orang tersebut karena, perlu melihat kompetensi perorangan untuk menetukan.
Kemungkinan juga menggunakan nama-nama yang masuk dalam juru runding islah beberapa waktu lalu, yang jelas tim ini harus bisa memahami cara berkomunikasi untuk melahirkan kesepakatan dan tujuannya.
"Mungkin besok lima orang itu mulai diumumkan, kita mulai duduk tentang mekanisme struktur," ucap Yorrys.
Lebih dari itu, Yorrys menegaskan, harus dipahami itu seara benar menegnai islah Partai Golkar ini. Islah ini diibaratkan gencatan senjata kedua kubu Golkar demi bisa ikut pilkada.
Sehingga, tim penjaringan pilkada pun hanya bersifat sementara dalam rangka mempersiapkan pendaftaran pilkada Partai Golkar. Dan tidak berkewenangan untuk menandatangani pendaftaran pilkada.
"Gencatan senjata jelang pilkada dari semalam sampai 26 Juli nanti. Supaya jangan Golkar mengalami kesulitan, khususnya 59 persen kader kita ikut pilkada di Desember. proses hukum tetap berjalan," tegasnya.
"Supaya mereka punya kewenangan untuk mengimplementasikan kesepakatan itu," kata Yorrys Raweyai saat dihubungi Koran SINDO di Jakarta, Minggu 31 Mei 2015.
Menurutnya, struktur itu harus ada ketua, sekretaris, dan ketua yang membidangi proses pemenangan pilkada. Misalnya pemilihan ketua dan hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi keributan.
"Jadi, kita menetapkan itu (struktur) berdasarkan apa? Parameternya apa? senioritas, kompetensi model apa yang akan kita digunakan?" terangnya.
Menurut Yorrys, pertama perlu dibangun kesamaan persepsi karena, 10 orang ini belum membangun perrsepsi, sementara belum diketahui 10 orang ini siapa-siapa saja.
Sehingga, tim ini harus duduk bersama-sama membangun persepsi. Kemarin, dalam enam kali pertemuan antara inisiator islah Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), kedua kubu memberikan masukan yang kemudian dimasukan dalam lampiran kesepakatan.
"Itu yang menjadi persepsi. Baru itu menjadi rujukan bahwa tim ini akan kemana?" imbuhnya.
Adapun kubu Munas Ancol, dia mengatakan, pihaknya belum menentukan lima orang tersebut karena, perlu melihat kompetensi perorangan untuk menetukan.
Kemungkinan juga menggunakan nama-nama yang masuk dalam juru runding islah beberapa waktu lalu, yang jelas tim ini harus bisa memahami cara berkomunikasi untuk melahirkan kesepakatan dan tujuannya.
"Mungkin besok lima orang itu mulai diumumkan, kita mulai duduk tentang mekanisme struktur," ucap Yorrys.
Lebih dari itu, Yorrys menegaskan, harus dipahami itu seara benar menegnai islah Partai Golkar ini. Islah ini diibaratkan gencatan senjata kedua kubu Golkar demi bisa ikut pilkada.
Sehingga, tim penjaringan pilkada pun hanya bersifat sementara dalam rangka mempersiapkan pendaftaran pilkada Partai Golkar. Dan tidak berkewenangan untuk menandatangani pendaftaran pilkada.
"Gencatan senjata jelang pilkada dari semalam sampai 26 Juli nanti. Supaya jangan Golkar mengalami kesulitan, khususnya 59 persen kader kita ikut pilkada di Desember. proses hukum tetap berjalan," tegasnya.
(maf)
