Sepak Bola Indonesia Disanksi FIFA
Sepak Bola Indonesia Disanksi FIFA
A
A
A
ZURICH - Kabar duka akhirnya datang untuk sepak bola Indonesia. FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola dunia resmi menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia.
Akibatnya, sepak bola Tanah Air dipastikan terkucil dari berbagai ajang sepak bola internasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi dijatuhkan setelah FIFA menggelar emergency meeting Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Zurich kemarin atau sehari setelah Sepp Blater terpilih kembali sebagai presiden FIFA.
Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA Jerome Valcke, mereka menyatakan pada 22 Mei 2015 FIFA sudah mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai surat mereka tertanggal 18 Februari dan 5 Mei perihal pembekuan PSSI oleh Kemenpora. Masih dalam surat FIFA, PSSI memberikan informasi terakhir kepada FIFA tertanggal 29 Mei yang mengonfirmasi kementerian tidak mencabut pembekuan.
Exco FIFA pun menyimpulkan pihak kementerian (atau badan lainnya) telah ikut mengganggu aktivitas PSSI, yaitu masuk dalam kategori pelanggaran serius Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. ”Dengan begitu kami memberi tahu Anda bahwa Exco FIFA memutuskan sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 dari Statuta FIFA bahwa sanksi bagi PSSI langsung berlaku dan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai PSSI bisa memenuhi peraturan Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA,” demikian bunyi surat dari FIFA yang ditujukan kepada PSSI.
Dalam surat FIFA itu juga dijelaskan bahwa ada empat poin yang bisa mencabut sanksi FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia . Dengan turunnya sanksi tersebut, secara otomatis Indonesia tidak bisa mengikuti berbagai ajang internasional kecuali SEA Games 2015 di Singapura. Selain SEA Games 2015 yang masih diselamatkan, untuk ajang-ajang lain seperti Kualifikasi Pra-Piala Dunia (PPD) 2018 atau rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 dipastikan gagal.
”Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin (menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA). Tapi nyatanya sampai tadi malam (kemarin malam waktu Swiss) ditunggu, Menpora belum juga mencabut SK (surat keputusan) pembekuan,” ungkap Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattalitti.
”Sehingga pagi tadi sekitar pukul 10.00 (waktu Swiss) diputuskan bahwa Indonesia disanksi dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi baru bisa dicabut sampai Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) mencabut SK pembekuan dan tidak lagi melakukan tindakan intervensi terhadap PSSI,” sambung La Nyalla.
La Nyalla yang sudah ada di Swiss sejak 10 hari lalu bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Hinca Panjaitan dan Sekjen PSSI Azwan Karim mengaku sudah melakukan berbagai lobi agar sanksi tersebut tidak dijatuhkan untuk Indonesia. Namun, sayang, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak sampai sanksi itu benar-benar dijatuhkan.
”Kami memang tidak bisa masuk dalam rapat Exco FIFA. Akan tetapi ada teman-teman Exco dari Asia seperti dari Jepang, Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, mereka selalu meng-update hasil rapat. Katanya, ”Kita sudah berusaha maksimal, tapi memang di FIFA tidak bisa diselamatkan jika ada intervensi pemerintah,” sebut La Nyalla. Adapun Kemenpora segera mempelajari sanksi yang diberikan FIFA kepada PSSI meski pemerintah saat ini belum mendapatkan salinan surat secara resmi.
”Apalagi surat ditujukan kepada PSSI. Jika itu benar, tata kelola PSSI akan diambil alih pemerintah,” kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfritra Salam kemarin. Meski belum mendapatkan surat resmi mengenai pembekuan oleh FIFA, kata Alfitra, pihaknya tetap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Salah satu yang dipersiapkan adalah memaksimalkan Tim Transisi. ”Jika semuanya benar, maka Tim Transisi akan segera aktif. Yang jelas, Pak Menpora akan memberikan pernyataan resmi untuk masalah ini,” katanya.
Adapun Presiden Joko Widodo tetap mendukung langkah Kemenpora membenahi PSSI demi prestasi sepak bola Indonesia. Jokowi pun tidak merasa ada perbedaan pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu menginginkan Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. ”Semua sebetulnya sama, itu dalam rangka pembenahan PSSI. Jadi baik Pak Wapres maupun saya sama, sama sebetulnya. Keinginannya sama, pembenahan PSSI,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin seusai melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi.
Jokowi mengatakan alasan mendukung pembenahan PSSI karena selama ini sepak bola Indonesia tidak kunjung meraih prestasi. Bahkan, selama 10 tahun terakhir, Jokowi tidak melihat prestasi sepak bola Indonesia. ”Tidak lolos Piala Dunia FIFA, kemudian di Piala Asia, AFC 2004 sampai babak pertama, 2011 tidak lolos kualifikasi di tingkat Asia,” ujar Presiden Jokowi. Adapun bila dilihat dari peringkat FIFA, menurut Jokowi, Indonesia juga tidak ada perkembangan.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pada 2012 Indonesia hanya menduduki peringkat ke-156. ”Pada 2013 peringkat ke-161, 2014 peringkat ke-159, dan pada 2014 masih tetap sama,” ujar Jokowi. ”Apakah kita hanya ingin ikut event internasional atau ingin prestasi? Kalau hanya ingin event internasional tapi selalu kalah, kebanggaan kita di mana? Saya mau tanya,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa yang ingin dilakukannya adalah pembenahan total baik organisasi, sistem maupun manajemen. Jadi, menurut Jokowi, pembekuan adalah jalan untuk melakukan pembenahan total, reformasi total, serta pembenahan manajemen dan sistem. Mengenai tenggat waktu pembenahan sepak bola Indonesia, Jokowi menganjurkan untuk dikonfirmasikan ke Kemenpora. Begitu juga ketika ditanya soal nasib pemain, Jokowi enggan memberikan jawaban panjang.
Menurutnya hal itu lebih layak ditanyakan ke Kemenpora. Adapun satu-satunya jalan agar sepak bola Indonesia bisa terselamatkan, mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar mengatakan saat ini ada di tangan pemerintah. Agum mengatakan cepat atau tidaknya sanksi itu dijalani Indonesia kembali semuanya ada di tangan pemerintah, yaitu Menpora.
”Kalau setahun Menpora tidak mencabut, berarti setahun sepak bola Indonesia akan terus kena sanksi. Kalau lima tahun masa jabatan beliau (Menpora) tidak juga dicabut SK pembekuan itu, maka selama lima tahun juga sepak bola kita kena sanksi. Jadi sekarang semua berpulang kepada pemerintah,” jelas Agum.
Decky irawan jasri/ant
Akibatnya, sepak bola Tanah Air dipastikan terkucil dari berbagai ajang sepak bola internasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi dijatuhkan setelah FIFA menggelar emergency meeting Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Zurich kemarin atau sehari setelah Sepp Blater terpilih kembali sebagai presiden FIFA.
Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA Jerome Valcke, mereka menyatakan pada 22 Mei 2015 FIFA sudah mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai surat mereka tertanggal 18 Februari dan 5 Mei perihal pembekuan PSSI oleh Kemenpora. Masih dalam surat FIFA, PSSI memberikan informasi terakhir kepada FIFA tertanggal 29 Mei yang mengonfirmasi kementerian tidak mencabut pembekuan.
Exco FIFA pun menyimpulkan pihak kementerian (atau badan lainnya) telah ikut mengganggu aktivitas PSSI, yaitu masuk dalam kategori pelanggaran serius Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA. ”Dengan begitu kami memberi tahu Anda bahwa Exco FIFA memutuskan sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 dari Statuta FIFA bahwa sanksi bagi PSSI langsung berlaku dan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai PSSI bisa memenuhi peraturan Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA,” demikian bunyi surat dari FIFA yang ditujukan kepada PSSI.
Dalam surat FIFA itu juga dijelaskan bahwa ada empat poin yang bisa mencabut sanksi FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia . Dengan turunnya sanksi tersebut, secara otomatis Indonesia tidak bisa mengikuti berbagai ajang internasional kecuali SEA Games 2015 di Singapura. Selain SEA Games 2015 yang masih diselamatkan, untuk ajang-ajang lain seperti Kualifikasi Pra-Piala Dunia (PPD) 2018 atau rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 dipastikan gagal.
”Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin (menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA). Tapi nyatanya sampai tadi malam (kemarin malam waktu Swiss) ditunggu, Menpora belum juga mencabut SK (surat keputusan) pembekuan,” ungkap Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattalitti.
”Sehingga pagi tadi sekitar pukul 10.00 (waktu Swiss) diputuskan bahwa Indonesia disanksi dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi baru bisa dicabut sampai Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) mencabut SK pembekuan dan tidak lagi melakukan tindakan intervensi terhadap PSSI,” sambung La Nyalla.
La Nyalla yang sudah ada di Swiss sejak 10 hari lalu bersama Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Hinca Panjaitan dan Sekjen PSSI Azwan Karim mengaku sudah melakukan berbagai lobi agar sanksi tersebut tidak dijatuhkan untuk Indonesia. Namun, sayang, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak sampai sanksi itu benar-benar dijatuhkan.
”Kami memang tidak bisa masuk dalam rapat Exco FIFA. Akan tetapi ada teman-teman Exco dari Asia seperti dari Jepang, Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, mereka selalu meng-update hasil rapat. Katanya, ”Kita sudah berusaha maksimal, tapi memang di FIFA tidak bisa diselamatkan jika ada intervensi pemerintah,” sebut La Nyalla. Adapun Kemenpora segera mempelajari sanksi yang diberikan FIFA kepada PSSI meski pemerintah saat ini belum mendapatkan salinan surat secara resmi.
”Apalagi surat ditujukan kepada PSSI. Jika itu benar, tata kelola PSSI akan diambil alih pemerintah,” kata Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfritra Salam kemarin. Meski belum mendapatkan surat resmi mengenai pembekuan oleh FIFA, kata Alfitra, pihaknya tetap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Salah satu yang dipersiapkan adalah memaksimalkan Tim Transisi. ”Jika semuanya benar, maka Tim Transisi akan segera aktif. Yang jelas, Pak Menpora akan memberikan pernyataan resmi untuk masalah ini,” katanya.
Adapun Presiden Joko Widodo tetap mendukung langkah Kemenpora membenahi PSSI demi prestasi sepak bola Indonesia. Jokowi pun tidak merasa ada perbedaan pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang beberapa waktu lalu menginginkan Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. ”Semua sebetulnya sama, itu dalam rangka pembenahan PSSI. Jadi baik Pak Wapres maupun saya sama, sama sebetulnya. Keinginannya sama, pembenahan PSSI,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin seusai melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi.
Jokowi mengatakan alasan mendukung pembenahan PSSI karena selama ini sepak bola Indonesia tidak kunjung meraih prestasi. Bahkan, selama 10 tahun terakhir, Jokowi tidak melihat prestasi sepak bola Indonesia. ”Tidak lolos Piala Dunia FIFA, kemudian di Piala Asia, AFC 2004 sampai babak pertama, 2011 tidak lolos kualifikasi di tingkat Asia,” ujar Presiden Jokowi. Adapun bila dilihat dari peringkat FIFA, menurut Jokowi, Indonesia juga tidak ada perkembangan.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pada 2012 Indonesia hanya menduduki peringkat ke-156. ”Pada 2013 peringkat ke-161, 2014 peringkat ke-159, dan pada 2014 masih tetap sama,” ujar Jokowi. ”Apakah kita hanya ingin ikut event internasional atau ingin prestasi? Kalau hanya ingin event internasional tapi selalu kalah, kebanggaan kita di mana? Saya mau tanya,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa yang ingin dilakukannya adalah pembenahan total baik organisasi, sistem maupun manajemen. Jadi, menurut Jokowi, pembekuan adalah jalan untuk melakukan pembenahan total, reformasi total, serta pembenahan manajemen dan sistem. Mengenai tenggat waktu pembenahan sepak bola Indonesia, Jokowi menganjurkan untuk dikonfirmasikan ke Kemenpora. Begitu juga ketika ditanya soal nasib pemain, Jokowi enggan memberikan jawaban panjang.
Menurutnya hal itu lebih layak ditanyakan ke Kemenpora. Adapun satu-satunya jalan agar sepak bola Indonesia bisa terselamatkan, mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar mengatakan saat ini ada di tangan pemerintah. Agum mengatakan cepat atau tidaknya sanksi itu dijalani Indonesia kembali semuanya ada di tangan pemerintah, yaitu Menpora.
”Kalau setahun Menpora tidak mencabut, berarti setahun sepak bola Indonesia akan terus kena sanksi. Kalau lima tahun masa jabatan beliau (Menpora) tidak juga dicabut SK pembekuan itu, maka selama lima tahun juga sepak bola kita kena sanksi. Jadi sekarang semua berpulang kepada pemerintah,” jelas Agum.
Decky irawan jasri/ant
(ars)
Explore More