Agun Gunanjar Tolak Islah dengan Kubu Ical
Kamis, 28 Mei 2015 - 11:36 WIB
Agun Gunanjar Tolak Islah dengan Kubu Ical
A
A
A
JAKARTA - Upaya islah antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono tampaknya tidak dikehendaki oleh semua kader Partai Golkar. Khususnya mereka yang ikut terlibat dalam konflik tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung hasil Munas Ancol Jakarta, Agun Gunanjar mengaku, sudah melakukan perjuangan melawan oligarki kekuasaan dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Dia mengisyaratkan tetap tidak ingin damai dengan kubu Ical.
"Ijinkan saya untuk tetap mengambil langkah-langkah dan tidak pada posisi islah, apalagi dengan penandatangan kesepakatan bersama yang belum jelas teknis pelaksanaan di daerah-daerah," kata Agun melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (28/5/2015).
Agun menjelaskan, setelah melalui proses politik yang dinilainya kurang fair, kubu Ical melaksanakan Munas di Bali. Kemudian kubu Agung menggelar Munas di Jakarta. Setelah dilaporkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta supaya diselesaikan di internal partai.
Agun menilai pihaknya memiliki pegangan hukum, yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kubunya hasil Munas Ancol Jakarta.
"Saat ini yang kita butuhkan adalah soliditas untuk itu harus ada konsistensi kita atas gerak perjuangan kita, dimana sudah ada putusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham yang sudah sesuai dengan UU," tegasnya.(ico)
Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung hasil Munas Ancol Jakarta, Agun Gunanjar mengaku, sudah melakukan perjuangan melawan oligarki kekuasaan dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Dia mengisyaratkan tetap tidak ingin damai dengan kubu Ical.
"Ijinkan saya untuk tetap mengambil langkah-langkah dan tidak pada posisi islah, apalagi dengan penandatangan kesepakatan bersama yang belum jelas teknis pelaksanaan di daerah-daerah," kata Agun melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (28/5/2015).
Agun menjelaskan, setelah melalui proses politik yang dinilainya kurang fair, kubu Ical melaksanakan Munas di Bali. Kemudian kubu Agung menggelar Munas di Jakarta. Setelah dilaporkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta supaya diselesaikan di internal partai.
Agun menilai pihaknya memiliki pegangan hukum, yakni Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kubunya hasil Munas Ancol Jakarta.
"Saat ini yang kita butuhkan adalah soliditas untuk itu harus ada konsistensi kita atas gerak perjuangan kita, dimana sudah ada putusan Mahkamah Partai dan SK Menkumham yang sudah sesuai dengan UU," tegasnya.(ico)
(kur)
