Kompetisi Segera Bergulir
Kompetisi Segera Bergulir
A
A
A
JAKARTA - Ibarat pertandingan sepak bola, PSSI berada di atas angin. Selain PTUN Jakarta Timur menerima gugatan mereka, kemarin Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan Menpora segera mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI.
Setelah tarik ulur selama hampir tiga bulan, masa depan sepak bola Indonesia akhirnya mendapatkan titik terang. Kemenpora dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak memiliki pilihan lain kecuali merevisi bahkan mencabut SK Nomor 01307 tanggal 17 April 2015 mengenai pembekuan PSSI. ”Menetapkan, satu , mengabulkan permohonan penggugat (PSSI).
Dua , meminta tergugat untuk menunda sementara keberlakuan SK (Surat Keputusan) Menpora Nomor 01307 tanggal 17 April 2015,” ungkap Hakim Ketua Ujang Abdullah membacakan putusan sela di PTUN Jakarta Timur, kemarin. Ujang menyatakan, pembekuan PSSI membuat kompetisi di lingkungan federasi menjadi terhenti.
”Kami menimbang jika kompetisi dihentikan akan menghambat kelangsungan ekonomi banyak pihak. Pemain, pelatih, dan wasit akan kehilangan (pendapatan) finansial, begitu juga masyarakat yang hidup di sepak bola,” lanjut Ujang. Kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan menandaskan, dengan putusan sela dari PTUN, PSSI bisa lagi menjalankan organisasi seperti semula.
Semua aktivitas organisasi bisa berjalan normal kembali. ”Intinya, PSSI mengapresiasi meski baru putusan sela. Sekarang keadaan hukum harus kembali sebelum adanya SK (pembekuan). Jadi dengan begitu, kompetisi bisa berjalan sebagai roh sepak bola,” papar Aristo. Keputusan PTUN ini dikuatkan dengan perintah JK kepada Menpora supaya mencabut SK pembekuan federasi sepak bola tertinggi Tanah Air tersebut. ”Tadi sudah ketemu Menpora dengan PSSI.
Kami bahas masalah persepakbolaan nasional. Tentu di sini dalam pengorganisasiannya PSSI (harus) kembali mengaktifkan induk organisasi sepak bola Indonesia dan melanjutkan kompetisi ini,” ungkap JK seusai menggelar pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo di Kantor Wapres, sekitar pukul 10.00 WIB.
JK menegaskan, pertemuan juga menyepakati agar sepak nasional harus tetap berjalan dengan baik dan kompetisi bisa segera digelar. ”Tentu karena itulah PSSI harus aktif lagi. Sekarang prosesnya beliau (Menpora) melaporkan ke Presiden (Joko Widodo). Setelah proses itu, lapor dulu, baru (dicabut),” lanjutnya.
Mengenai Tim Transisi, menurut JK, nasib tim bentukan Menpora tersebut berubah fungsi. Tim yang dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto itu akan tetap diberi tugas baru.”Tim Transisi akan dipertahankan dan menjadi tim evaluasi persepakbolaan nasional. Tim Transisi akan menjadi tim pengawas sepak bola secara keseluruhan, termasuk PSSI,” tambah JK.
Menpora yang tidak hadir dalam jumpa pers di Kantor Wapres untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan mendapat dukungan penuh untuk melakukan pembenahan sepak bola Indonesia. Meski demikian, dia akan meninjau SK pembekuan PSSI. ”Beliau (Presiden) sangat concern pada pembenahan total sepak bola, jangan raguragu lagi untuk masa depan sepak bola Indonesia.
Dan yang paling penting adalah bagaimana semua ini bermuara pada prestasi. Kami pun harus melihat di mana prestasi sepak bola kita. Mestinya semakin hari semakin baik,” ungkap Imam setelah pertemuan. Pernyataan Menpora diperjelas Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S Dewa Broto. Menurutnya, Menpora sedang mengkaji beberapa opsi setelah melihat situasi kemarin.
Menurutnya, Menpora memiliki tiga opsi untuk menyelesaikan masalah dengan PSSI. Opsi pertama, lanjut Gatot, Menpora tetap pada keputusannya membekukan PSSI. Kedua mencabut SK Menpora Nomor 01307 yang berarti memberikan aktivitas PSSI seperti biasanya, sedangkan opsi ketiga melakukan revisi SK Menpora. Ketiga opsi tersebut, kata Gatot, telah diberikan kepada Wapres JK.
”Tapi, kalau mencabut belum ada kata sepakat, ini perlu saya luruskan. Tapi pada saat di Pak Presiden, itu menyampaikan apa yang disampaikan Pak JK,” ujar Gatot. Mengenai putusan sela, Gatot menegaskan Kemenpora menghargai proses hukum. Artinya kegiatan apa pun yang menjadi konsekuensi putusan sela tersebut sementara tidak dilakukan.
”Termasuk Tim Transisi yang dibentuk berdasarkan SK Menpora Nomor 01307 untuk sementara tidak akan melanjutkan kegiatannya,” tegas dia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI La Nyalla Matalitti menyambut positif putusan PTUN soal pembekuan PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Jawa Timur itu menyatakan, jika selama belum ada putusan final, posisi PSSI kembali seperti sebelum dibekukan.
”Otomatis, berarti SK pembekuan bersama yang lain-lain itu sudah tidak berlaku dan justru dengan putusan sela itu tidak boleh ada yang bergerak. Jadi kita kembali ke hal semula bahwa tidak ada apa-apa (pembekuan) sampai inkracht . Jadi itu adalah putusan yang harus dihormati (Menpora) karena seluruh masyarakat juga tahu,” tegas La Nyalla.
Sayangnya, keinginan agar kompetisiatauturnamenbisasegera digelar tidak akan mudah. PT Liga Indonesia (Liga) selaku operator kompetisi mengatakan, putusan sela tetap memunculkan risiko. Memang Liga tak menutup kemungkinan menggelar pertandingan jika dikehendaki klub dan disetujui PSSI. ”Walaupun ada putusan sela, itu baru putusan sela belum putusan akhir.
Akan sangat tidak mungkin kami menjalankan kompetisi hanya mengandalkan putusan sela, tapi tidak tahu bagaimana putusan akhirnya. Kami sudah berpikir dan berencana dan cukup realistis jika kami masuk di bulan September untuk persiapan kompetisi,” ujar Sekretaris Liga Tigor Shalom Boboy.
Decky irawan jasri/ maruf/antara
Setelah tarik ulur selama hampir tiga bulan, masa depan sepak bola Indonesia akhirnya mendapatkan titik terang. Kemenpora dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak memiliki pilihan lain kecuali merevisi bahkan mencabut SK Nomor 01307 tanggal 17 April 2015 mengenai pembekuan PSSI. ”Menetapkan, satu , mengabulkan permohonan penggugat (PSSI).
Dua , meminta tergugat untuk menunda sementara keberlakuan SK (Surat Keputusan) Menpora Nomor 01307 tanggal 17 April 2015,” ungkap Hakim Ketua Ujang Abdullah membacakan putusan sela di PTUN Jakarta Timur, kemarin. Ujang menyatakan, pembekuan PSSI membuat kompetisi di lingkungan federasi menjadi terhenti.
”Kami menimbang jika kompetisi dihentikan akan menghambat kelangsungan ekonomi banyak pihak. Pemain, pelatih, dan wasit akan kehilangan (pendapatan) finansial, begitu juga masyarakat yang hidup di sepak bola,” lanjut Ujang. Kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan menandaskan, dengan putusan sela dari PTUN, PSSI bisa lagi menjalankan organisasi seperti semula.
Semua aktivitas organisasi bisa berjalan normal kembali. ”Intinya, PSSI mengapresiasi meski baru putusan sela. Sekarang keadaan hukum harus kembali sebelum adanya SK (pembekuan). Jadi dengan begitu, kompetisi bisa berjalan sebagai roh sepak bola,” papar Aristo. Keputusan PTUN ini dikuatkan dengan perintah JK kepada Menpora supaya mencabut SK pembekuan federasi sepak bola tertinggi Tanah Air tersebut. ”Tadi sudah ketemu Menpora dengan PSSI.
Kami bahas masalah persepakbolaan nasional. Tentu di sini dalam pengorganisasiannya PSSI (harus) kembali mengaktifkan induk organisasi sepak bola Indonesia dan melanjutkan kompetisi ini,” ungkap JK seusai menggelar pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo di Kantor Wapres, sekitar pukul 10.00 WIB.
JK menegaskan, pertemuan juga menyepakati agar sepak nasional harus tetap berjalan dengan baik dan kompetisi bisa segera digelar. ”Tentu karena itulah PSSI harus aktif lagi. Sekarang prosesnya beliau (Menpora) melaporkan ke Presiden (Joko Widodo). Setelah proses itu, lapor dulu, baru (dicabut),” lanjutnya.
Mengenai Tim Transisi, menurut JK, nasib tim bentukan Menpora tersebut berubah fungsi. Tim yang dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto itu akan tetap diberi tugas baru.”Tim Transisi akan dipertahankan dan menjadi tim evaluasi persepakbolaan nasional. Tim Transisi akan menjadi tim pengawas sepak bola secara keseluruhan, termasuk PSSI,” tambah JK.
Menpora yang tidak hadir dalam jumpa pers di Kantor Wapres untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan mendapat dukungan penuh untuk melakukan pembenahan sepak bola Indonesia. Meski demikian, dia akan meninjau SK pembekuan PSSI. ”Beliau (Presiden) sangat concern pada pembenahan total sepak bola, jangan raguragu lagi untuk masa depan sepak bola Indonesia.
Dan yang paling penting adalah bagaimana semua ini bermuara pada prestasi. Kami pun harus melihat di mana prestasi sepak bola kita. Mestinya semakin hari semakin baik,” ungkap Imam setelah pertemuan. Pernyataan Menpora diperjelas Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S Dewa Broto. Menurutnya, Menpora sedang mengkaji beberapa opsi setelah melihat situasi kemarin.
Menurutnya, Menpora memiliki tiga opsi untuk menyelesaikan masalah dengan PSSI. Opsi pertama, lanjut Gatot, Menpora tetap pada keputusannya membekukan PSSI. Kedua mencabut SK Menpora Nomor 01307 yang berarti memberikan aktivitas PSSI seperti biasanya, sedangkan opsi ketiga melakukan revisi SK Menpora. Ketiga opsi tersebut, kata Gatot, telah diberikan kepada Wapres JK.
”Tapi, kalau mencabut belum ada kata sepakat, ini perlu saya luruskan. Tapi pada saat di Pak Presiden, itu menyampaikan apa yang disampaikan Pak JK,” ujar Gatot. Mengenai putusan sela, Gatot menegaskan Kemenpora menghargai proses hukum. Artinya kegiatan apa pun yang menjadi konsekuensi putusan sela tersebut sementara tidak dilakukan.
”Termasuk Tim Transisi yang dibentuk berdasarkan SK Menpora Nomor 01307 untuk sementara tidak akan melanjutkan kegiatannya,” tegas dia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI La Nyalla Matalitti menyambut positif putusan PTUN soal pembekuan PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Jawa Timur itu menyatakan, jika selama belum ada putusan final, posisi PSSI kembali seperti sebelum dibekukan.
”Otomatis, berarti SK pembekuan bersama yang lain-lain itu sudah tidak berlaku dan justru dengan putusan sela itu tidak boleh ada yang bergerak. Jadi kita kembali ke hal semula bahwa tidak ada apa-apa (pembekuan) sampai inkracht . Jadi itu adalah putusan yang harus dihormati (Menpora) karena seluruh masyarakat juga tahu,” tegas La Nyalla.
Sayangnya, keinginan agar kompetisiatauturnamenbisasegera digelar tidak akan mudah. PT Liga Indonesia (Liga) selaku operator kompetisi mengatakan, putusan sela tetap memunculkan risiko. Memang Liga tak menutup kemungkinan menggelar pertandingan jika dikehendaki klub dan disetujui PSSI. ”Walaupun ada putusan sela, itu baru putusan sela belum putusan akhir.
Akan sangat tidak mungkin kami menjalankan kompetisi hanya mengandalkan putusan sela, tapi tidak tahu bagaimana putusan akhirnya. Kami sudah berpikir dan berencana dan cukup realistis jika kami masuk di bulan September untuk persiapan kompetisi,” ujar Sekretaris Liga Tigor Shalom Boboy.
Decky irawan jasri/ maruf/antara
(bbg)
Explore More