Ini Alasan Jokowi Harus Reshuffle Kabinet Kerja

JAKARTA - Kabinet Kerja yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera dirombak karena kinerja sejumlah menteri dan staf kepresidenan dinilai sangat lemah.

Ketua Departemen Riset PARA Syndicate Toto Sugiarto menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan publik menuntut perombakan. Selain dinilai karena kesalahan Jokowi dalam mendistribusikan kewenangan juga dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab menterinya.

"Ada mungkin kesalahan Pak Jokowi. Tapi Jokowi sudah mendistribusikan kewenangnanya di kabinet dan perbidangannya adalah tentu tanggung jawab menteri. Nah, menteri dan staf kepresidenannya itu lemah," kata Toto dalam Diskusi bertajuk Zona Ketidakstabilan Jokowi: Kocok Ulang Kabinet di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Toto mengungkapkan, ada beberapa menteri yang dinilai tidak cakap dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti Menteri Ekonomi yang seringkali salah dalam membaca situasi perekonomian sehingga timbul kesalahpahaman di mata publik.

Beberapa menteri juga dinilai tidak dapat membangun komunikasi yang baik dengan parlemen. "Contoh hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Itu bukti tidak bisa membaca peran dan komunikasi yang baik," kata dia.

Selain kecakapan dan komunikasi, lanjut Toto, jaringan yang luas penting dimiliki oleh seorang pembantu presiden. Namun, sekelas Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dinilainya juga belum memiliki itu. Sehingga penting juga bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kepada Kepala Bappenas.

Ditambahkan Toto, para menteri juga dirasa terlalu sibuk memoles citra dan agenda politiknya sendiri. Sehingga mereka seolah tidak sadar dengan kondisi dibelakangnya yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"Jadi yang dijalankan bukan Nawacita tapi program-program dia (menteri). Secara umum, menteri tidak punya koordinasi dan kepemimpinan yang baik," tuturnya. Atas dasar itu, dikhawatirkan ada pendegradasian ide dan kerja cerdas yang mungkin sebenarnya dimiliki oleh masing-masing individu.

Oleh karena itu, reshuffle ini penting menjadi fokus Presiden Jokowi. "Perombakan adalah hak presiden, tapi pada saat kondisi sekarang, perombakan jadi jalan satu-satunya. Maka perombakan wajib dilaksanakan presiden bukan lagi hak," tegas Toto.