Diibaratkan Air dan Minyak, Islah Ical-Agung Sulit Tercapai
Sabtu, 23 Mei 2015 - 12:35 WIB
Diibaratkan Air dan Minyak, Islah Ical-Agung Sulit Tercapai
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Leo Nababan mengisyaratkan upaya perdamaian atau islah antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) yang didorong oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) akan sulit tercapai.
“Usulan Pak JK boleh-boleh saja. Tapi ibarat air dan minyak, itu tidak mungkin bersatu,” kata Leo kepada Sindonews, Sabtu (23/5/2015).
Leo menyebutkan alasan islah yang diupayakan oleh JK akan sulit tercapai. Menurut dia, keinginan Ical Cs agar kubu Agung dkk bergabung di bawah kepengurusan Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham adalah syarat yang tidak masuk akal.
“Pemikiran seberang sana itu terbalik-balik. Idrus mengatakan kami yang harus bergabung dengan mereka. Mana mungkin ini bisa terjadi, orang kami yang punya SK (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM) kok,” kata Leo. (Baca: Ical Tegaskan Belum Ada Pembentukan Tim Islah)
Leo pun menyampaikan syarat islah yang diajukan oleh kubu Agung Laksono. Dia mengatakan, kubu Ical yang hingga kini belum memiliki dasar hukum pengesahan kepengurusan Munas Bali sebaiknya bergabung dengan Agung sebagai pemegang SK Menkumham.
Leo pun menegaskan, jika syarat yang diajukan pihaknya tersebut tidak diterima maka pintu islah akan tertutup.
“Yang benar, kalau ada niat untuk menyelamatkan (agar golkar ikut) pilkada, mari kita pakai SK yang ada ini. Ibarat mobil, yang punya lisensi itu Pak Agung. SK Menkumham itu yang kami tawarkan. Setelah ada penawaran yang seperti itu saya pastikan tidak ada lagi celah untuk islah. Selesaikan saja terus di pengadilan,” tutur Leo.
“Usulan Pak JK boleh-boleh saja. Tapi ibarat air dan minyak, itu tidak mungkin bersatu,” kata Leo kepada Sindonews, Sabtu (23/5/2015).
Leo menyebutkan alasan islah yang diupayakan oleh JK akan sulit tercapai. Menurut dia, keinginan Ical Cs agar kubu Agung dkk bergabung di bawah kepengurusan Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham adalah syarat yang tidak masuk akal.
“Pemikiran seberang sana itu terbalik-balik. Idrus mengatakan kami yang harus bergabung dengan mereka. Mana mungkin ini bisa terjadi, orang kami yang punya SK (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM) kok,” kata Leo. (Baca: Ical Tegaskan Belum Ada Pembentukan Tim Islah)
Leo pun menyampaikan syarat islah yang diajukan oleh kubu Agung Laksono. Dia mengatakan, kubu Ical yang hingga kini belum memiliki dasar hukum pengesahan kepengurusan Munas Bali sebaiknya bergabung dengan Agung sebagai pemegang SK Menkumham.
Leo pun menegaskan, jika syarat yang diajukan pihaknya tersebut tidak diterima maka pintu islah akan tertutup.
“Yang benar, kalau ada niat untuk menyelamatkan (agar golkar ikut) pilkada, mari kita pakai SK yang ada ini. Ibarat mobil, yang punya lisensi itu Pak Agung. SK Menkumham itu yang kami tawarkan. Setelah ada penawaran yang seperti itu saya pastikan tidak ada lagi celah untuk islah. Selesaikan saja terus di pengadilan,” tutur Leo.
(dam)
