Pansel Capim KPK Tuai Polemik

JAKARTA - Terpilihnya sembilan perempuan yang jadi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015 langsung menuai polemik. Banyak kalangan mempertanyakan, tak sedikit juga yang mengapresiasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, misalnya, kaget dengan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, publik tidak pernah menduga komposisi pansel bakal seperti itu. Biasanya pansel terdiri atas penggiat antikorupsi. Dari segi bidang dan keahlian, Trimedya melihat komposisi pansel kali ini terdiri dari orang-orang yang mayoritas hampir tidak pernah bicara soal pemberantasan korupsi.

”Bahwa ada Mbak Yenti (Yenti Garnasih) dan Prof Harkristuti (Harkristuti Harkrisnowo) itu kan birokrat ya dan satu lagi. Yang lainnya (enam orang) itu hampir enggak terdengar ya. Ini menarik dan terobosan cukup berani dari Presiden Jokowi,” kata Trimedya kepada KORAN SINDO tadi malam.

Apalagi mereka berasal dari berbagai pakar dengan latar belakang berbeda-beda. Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, memiliki pandangan yang pesimistis terhadap pansel tersebut. Dia berpandangan, penunjukan sembilan perempuan sebagai anggota pansel bukan soal kurang proporsional, tapi hal itu tidak benar.

Kekhawatiran Abdullah adalah pimpinan KPK yang terpilih adalah mereka yang pakar tentang korupsi secara teori, bukan praktisi. Akibatnya, akan terjadi disintegrasi di antara komisioner dan pegawai KPK. ”Bukan cuma tidak maksimal, tetapi akan menuju kehancuran. Karena emansipasi perempuan itulah negara akan menuju kehancuran,” keluhnya.

Kemarin pagi, Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden (Kepres) berisi sembilan orang pansel capim KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ketua merangkap anggota) dan Enny Nurbaningsih (wakil ketua). Tujuh anggota lainnya adalah Harkristuti Harkrisnowo, Betti S Alisjabana, Yenti Ganarsih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Diani Sadiawati, dan Meuthia Ganie-Rochman. (lihat infografis).

Menurut Trimedya, di satu sisi penunjukan tersebut menarik, di sisi lain harus diingat juga psikologi perempuan yang bisa saja tertutup dan kaku. Dia memprediksi, pansel akan banyak mendapat tekanan. Selanjutnya, para perempuan tersebut akan dipertanyakan ketahanan mereka, apakah kuat atau tidak. ”Karena (perempuan) kan bisa lemah dari laki-laki. Gitu loh. Ini bukan lihat gender ya,” imbuh politikus PDIP ini.

Meski begitu, Trimedya menunggu terobosan mereka. Harapannya, pansel segera bekerja dan aktif menemukan 10 hingga 12 orang capim KPK yang nantinya bisa dipilih delapan orang oleh Presiden. Pansel diharapkan dapat menyaring capim KPK yang harus lebih bagus dari pimpinan KPK jilid ketiga.

”Kami di Komisi III DPR ya (nanti) harus diberikan variasivariasi yang cukup banyak (saat fit and proper test). Kami dikasih pilihan. Jangan ada (capim) yang kontroversial, ya jangan ada dosa masa lalu. Alasannya seperti itu,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pansel capim KPK dapat memilih calon pimpinan KPK yang kompeten dan berjiwa negarawan. ”Pansel calon pimpinan KPK hendaknya dapat memilih figur yang mengutamakan intelektual, bukan yang mengutamakan otot. Figur yang bekerja profesional, bukan yang haus jabatan,” kata Fahri di Gedung MPR/DPR/ DPD, Jakarta, kemarin.

Ditunggu Terobosannya

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyatakan, dari perspektif keilmuan sembilan anggota panitia seleksi ini sudah lengkap. Mereka tinggal menunjukkan apakah bisa bekerja dengan baik dan hasilnya bisa diterima oleh publik atau tidak. Kalau soal kenapa semua perempuan, Ruki meminta pertanyaan itu diajukan ke pemerintah. ”Lalu kenapa kalau perempuan? Tidak ada masalah buat saya,” ungkap Ruki kemarin.

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo melihat pansel pimpinan KPK saat ini kredibel, memiliki integritas dengan ragam kepakaran dan disiplin ilmu. Dia menjelaskan, pimpinan KPK membutuhkan orang yang tak sekadar paham hukum, tapi juga harus paham manajemen dan teknologi. ”Selain itu, yang saya lihat panitia seleksi pimpinan yang terpilih ini tidak terafiliasi atau tidak punya hubungan dengan parpol tertentu,” sebutnya.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti berharap panitia seleksi mampu bekerja dengan baik untuk menyeleksi para calon komisioner KPK yang berintegritas dan kredibel. ”Kami mendukung (pansel KPK). Tentu kami berharap pimpinan KPK yang akan terpilih nanti bisa bekerja sama (dengan Polri) dalam mencegah dan memberantas korupsi sehingga komunikasi dan kerja sama (dengan Polri) bisa lebih baik lagi,” kata Badrodin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai positif dan menarik dengan komposisi panitia seleksi yang seluruhnya perempuan. Apalagi, mereka berasal dari lintas bidang ilmu. ”Sebab masalah korupsi itu terkait dengan bidang-bidang lain di luar hukum dan keuangan. Saya kira perempuan-perempuan yang diangkat itu lebih steril dari politik. Jadi, objektivitasnya takkan terkurangi, tapi suasana kebatinannya akan lebih merasakan kebutuhan masyarakat,” ujar Mahfud.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengapresiasi para personel panitia seleksi calon pimpinan KPK yang dinilainya sangat tepat. Formasi yang tersedia di dalam panitia seleksi mewakili kebutuhan yang sesungguhnya.

”Ada ahli pidana murni, ada ahli pidana umum, pidana pencucian uang, ahli tata negara, ahli IT, psikologi, dan lainnya. Ini menandai bahwa pemerintah mengetahui masalah dan kebutuhan untuk perbaikan KPK di masa yang akan datang. Tidak ada alasan untuk meragukan mereka. Saya beri dua jempol untuk cara berpikir pemerintah ini,” ungkap Margarito.

Kompeten dan Berintegritas

Presiden kemarin pagi mengumumkan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK sebelum bertolak menuju Jawa Timur di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kepala Negara juga menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi sekaligus menegaskan KPK harus menjadi lembaga yang berwibawa. ”Yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih,” kata Presiden.

MenurutPresiden, selain berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, KPK juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi. ”Saya menaruh harapan besar kepada kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat dan harus saling bersinergi,” paparnya.

Menurut dia, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau terbebas dari korupsi. Pemerintah, kata Presiden, membentuk panitia seleksi yang diisi oleh ahli hukum dan ahli ekonomi. ”Panitia harus kompeten dan berintegritas,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemilihan sembilan orang anggota itu dilakukan Jokowi dengan pertimbangan kompetensi dan keberagaman keahlian. ”Jadi kan banyak pihak yang sudah memberikan masukan, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, daftarnya itu 40-an lebih,” ungkap Pratikno.

Salah satu anggota panitia seleksi, Yenti Ganarsih, berjanji akan bekerja cepat dalam menjalankan tugas. ”Pastinya kami akan bekerja cepat sesuai yang diinginkan Presiden, apalagi tugasyangakankamilaksanakan juga tidak mudah,” katanya. Hingga kini, dia belum bertemu anggota lain untuk membicarakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam mengemban misinya.

Terkait dengan anggota tim yang semuanya diisi oleh wanita, Yenti mengaku tidak masalah. ”Enggak masalah wanita atau pria, yang penting bisa bekerja dengan baik,” ujarnya. Yenti telah menjadi dosen di bidang hukum pidana sejak 23 tahun lalu. Selain itu, dia adalah pakar di bidang korupsi dalam kaitannya dengan pencucian uang, yang ditekuninya selama 12 tahun.

”Saya juga sering hadir di pengadilan memberikan keterangan ahli, penyidikan-penyidikan, sejak tahun 2000-an. Mata kuliah yang saya berikan juga berkaitan dengan hukum pidana korupsi,” papar Yenti.

Sabir laluhu/ Mula akmal/ant