Pesan DPR Buat 9 Srikandi Pansel Capim KPK
Kamis, 21 Mei 2015 - 14:31 WIB
Pesan DPR Buat 9 Srikandi Pansel Capim KPK
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik sembilan perempuan panitia seleksi (Pansel) calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia pun berpesan kepada sembilan perempuan Pansel Capim KPK untuk memilih sosok negarawan sebagai pemimpin lembaga antikorupsi tersebut. Di era yang semakin terbuka ini, KPK dinilai memerlukan sosok pemikir yang dapat membuat terobosan dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"Kita titip pesan, yang diperlukan KPK itu pemikir, bukan penyidik. Berantas korupsi butuh otak besar, bukan ototnya besar. KPK perlukan kecerdasan, bukan power," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan urgensi sosok pemikir yang dibutuhkan oleh KPK. Menurutnya, KPK harus dipimpin oleh orang yang berjiwa besar.
Alasannya, kata Fahri, selama ini kinerja penyidik KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi seringkali menabrak mekanisme yang berlaku di lembaga negara lainnya.
"Perlu jiwa besar makanya, perlu negarawan. Kalau tidak, berkelahi terus. Sebab saban hari kerjanya menghina orang lain, lembaga lain, mendiskreditkan. Tidak hormati mekanisme di lembaga lain. Praktik seperti itu harus dihentikan," tegas Fahri.
Dia pun berpesan kepada sembilan perempuan Pansel Capim KPK untuk memilih sosok negarawan sebagai pemimpin lembaga antikorupsi tersebut. Di era yang semakin terbuka ini, KPK dinilai memerlukan sosok pemikir yang dapat membuat terobosan dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"Kita titip pesan, yang diperlukan KPK itu pemikir, bukan penyidik. Berantas korupsi butuh otak besar, bukan ototnya besar. KPK perlukan kecerdasan, bukan power," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan urgensi sosok pemikir yang dibutuhkan oleh KPK. Menurutnya, KPK harus dipimpin oleh orang yang berjiwa besar.
Alasannya, kata Fahri, selama ini kinerja penyidik KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi seringkali menabrak mekanisme yang berlaku di lembaga negara lainnya.
"Perlu jiwa besar makanya, perlu negarawan. Kalau tidak, berkelahi terus. Sebab saban hari kerjanya menghina orang lain, lembaga lain, mendiskreditkan. Tidak hormati mekanisme di lembaga lain. Praktik seperti itu harus dihentikan," tegas Fahri.
(kri)
