10 Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pemerintah

JAKARTA - Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 10 rekomendasi untuk pemerintah dari hasil Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya.

Rekomendasi tersebut dibacakan oleh SBY saat penutupan Kongres Partai Demokrat, Rabu 13 Mei 2015.

Berikut 10 rekomendasi tersebut.

1. Terus jaga dan hidupkan kembali iklim kampanye pemberantasan korupsi. Karena rakyat menginginkan rakyat indonesia kedepan makin bersih dan bebas korupsi.

Utamakan tindakan pencegahan dan teta agresif tanpa pandang bulu dalam penegakkan korupsi. Tenang dan tidak gegabah dalam menentukan tersangka serta tidak ada unsur politik dan subyektif lainnya dan putusan pengadilan diharapkan obyektif dan adil.

2. Selamatkan institusi KPK dan Polri. Agar dua lembaga penegak hukum tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Fungsi dan tugas institusi tidak boleh terganggu karena terjadinya benturan kepentingan orang per orang

3. TNI dan Polri harus terbebas dari lingkaran politik kekuasaan agar tidak mengkhianati Reformasi dan terpecah belah sehingga tidak independen. Kedua belah pihak harus secara aktif menegakkan hubungan sipil-militer secara sehat dan sesuai dengan tatanan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

4. Partai Demokrat mendengar aspirasi saudara-saudara kami rakyat Indonesia yang menginginkan negara tetap berpihak kepada rakyat yang kurang mampu. Oleh karena itu kami berharap pemerintah mengembalikan dan menghidupkan kembali program-program pro rakyat.

Apapun istilahnya agar tercipta keadilan sosial dan kaum miskin pun harus ditingkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai ekonomi kita menuju sistem yang kapitalisme dan pasar yang fundamental dan lebih neoliberalistik.

5. Pembangunan Insfrastruktur memang amat penting tapi jangan sampai APBN hanya terkuras untuk biaya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur haruslah memaduka anggaran pemerintah, dan BUMN dan juga dana Swata.

Sebaliknya, harus mengalokasikan baik APBD dan APBN untuk program-program pro rakyat utamanya untuk program-program pengurangan kemiskinan.

6. Jaga dan hidupkan kembali MP3EI apapun namanya. Nama bisa saja diganti karena master plan infrastruktur dan konektivitas tersebut disusun secara bersama oleh pemerintah pusat, Daerah, BUMN dan Swasta. Tentu saja sebagai rencana Induk master plan MP3EI harus dilakukan perbaikan dan perubahan.

7. Saat ini ada persoalan dalam perekonomian kita. Disamping terjadinya perlambatan pertumbuhan juga terjadi di sektor moneter, fiskal dan juga sektor Riil.

Partai Demokrat berharap pemerintah dapat mengelola perekonomian nasional dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan kebijakkan yang tepat dan disertai dengan tindakkan yang efektif sehingga ekonomi tetap tumbuh dan pengangguran berkurang.

8. Kedaulatan negara dan tegakknya wilayah NKRI memang harga mati. Dan Partai Demokrat sependapat dengan sikap Presiden dan Pemerintah. Namun, jangan sampai pengeloaan hubungan international dan tindakkan taktis di lapangan keliru.

Sehingga mengakibatkan memburuknya hubungan indonesia dengan negara-negara tetangga maupun negara sahabat lainnya. Kedua tujuan dan kepentingan itu, kedaulatan dan tegakknya wilayah NKRI dengan kemitaraan dan kerjasama international sesungguhnya dapat dicapai secara bersamaan.

9. Kehidupan bernegara yang sehat termasuk tegakknya nilai-nilai demokrasi meniscahyakan kepatuhan bersama atas pranata hukum, etika politik yang baik atau Good Will dari seganap pelaku demokrasi bagi segenap elemen bangsa.

Mengambil dari semangat ini Partai Demokrat agar terjalin hubungan yang harmonis antara negara, pemerintah dan partai politik serta hubungan antar sesama partai politik berdasarkan prinsip saling hormat menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing.

10. Kita sama-sama mengetahui bahwa bahwa ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang kapabel, akuntabel, transparan, responsif dan taat aturan atau rule space.

Partai Demokrat berharap agar semua keputusan dan kebijakkan yang diambil oleh Presiden dan pemerintah Indonesia dapat dikomukasikan secara luas. Hal itu penting agar di satu sisi rakyat bisa mengerti dan tidak salah presepsi.

Dan di sisi lain rakyat bisa mengerti keputusan dan kebijakkan dari pemerintah itu sesuai dengan perundang-undangan dan mempertimbangakan pikiran serta aspirasi rakyat.