PDIP Minta Presiden Segera Ambil Keputusan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkhawatirkan isu reshuffle kabinet yang belakangan ini berkembang di publik akan mengganggu kinerja para menteri.

Untuk itu, dia mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan kepada publik mengenai isu tersebut. Dibutuhkan kepastian mengenai hal itu agar para menteri Kabinet Kerja bisa lebih fokus dan tenang dalam bekerja. ”Kami mengharapkan kepada Presiden untuk menanggapi hal ini karena jangan sampai isu reshuffle justru mengganggu kinerja kabinet,” kata Hasto di Jakarta kemarin.

Menurut Hasto, terlepas bahwa reshuffle kabinet hanyalah isu atau wacana, hal itu sudah menjadi polemik yang bisa menyebabkan ketidakpastian bagi seluruh jajaran kabinet. Padahal dalam bekerja dan menjalankan tugasnya para menteri memerlukan situasi yang kondusif. ”Karenanya, jika Presiden telah mengambil suatu keputusan mengenai ada atau tidaknya reshuffle, sebaiknya keputusan itu dapat disampaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia juga menyarankan agar Presiden mencegah isu reshuffle menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Saat ini yang dibutuhkan publik adalah peningkatan efektivitas dari seluruh jajaran kementerian, khususnya di bidang perekonomian. Politikus PDIP TB Hasanuddin mengatakan, keputusan yang diambil Presiden dalam menyikapi isu reshuffle harus tepat karena apa pun keputusannya pasti ada yang suka dan ada tidak suka.

Menurut dia, di satu sisi banyak orang yang tidak menghendaki reshuffle karena ada kepentingan politik atau ingin melihat situasi tambah tidak baik. Di sisi lain, banyak juga yang menginginkan reshuffle tersebut. ”Inilah yang namanya politik kotor, ketika Presiden melakukan reshuffle akan dikecam danketikatidakada reshuffle pun akan dikecam pula,” katanya.

Namun, menurut dia, pada akhirnya Presiden Jokowi yang bertanggung jawab secara politis atas perjalanan pemerintahan. Oleh karena itu, ketika memang pembantunya di kabinet tidak bisamenjalankanvisi-misi, tidak perlu lagi ada keraguan untuk mengambil tindakan. Sementara itu, jikapun reshuffle kabinet dilakukan Jokowi, aroma kompromistis dengan partai pendukung dinilai sulit dilepaskan.

Jokowi masih sulit sepenuhnya menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya. ”Jika reshuffle jadi dilakukan, saya ragu itu adalah keputusan Jokowi sendiri,” kata pengamat politikdariUniversitasBrawijaya Anang Sujoko kemarin. Bahkan, diduga, karena banyaknya pertimbangan, keputusan Jokowi untuk merombak jajaran menterinya ini diperkirakan butuh waktu lebih lama dibandingkan saat dia menyusun kabinet.

”Akan lama dan kompromistis,” kata Anang. Pengamat politik Emrus Sihombing lebih menyoroti prokontra soal profesionalitas seorang menteri yang duduk di kabinet. Menurutnya, sekalipun seorang menteri dianggap dari kalangan profesional (bukan dari partai), tetapi jika proses rekrutmennya tidak berlangsung profesional melainkan karena balas jasa, kedekatan atau kepentingan tertentu, menteri tersebut tidak dapat dikategorikan profesional.

Rahmat sahid