DKI Kebut Realisasi Rupiah per Kilometer
Selasa, 12 Mei 2015 - 09:37 WIB
DKI Kebut Realisasi Rupiah per Kilometer
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha keras merealisasikan penerapan sistem rupiah per kilometer bagi angkutan umum. Saat ini belum ada kendala signifikan selain menemukan kesepakatan tarif.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menawarkan Rp13.000- 15.000, namun operator angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta (APTB) meminta Rp18.000-20.000. ”Pemberlakuan sistem rupiah per kilometer kepada APTB masih dalam pembahasan dan belum ada titik temu,” ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta Enrico kemarin.
Sementara untuk Kopaja dan Kopami seperti yang diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan sistem tersebut, belum tahap pembahasan. Soal anggaran untuk merealisasikan rupiah per kilometer berada di PT Transportasi Jakarta. Ahok memang ingin sistem rupiah per kilometer segera diterapkan untuk membenahi permasalahan transportasi di Ibu Kota.
Dia pun telah membentuk PT Transportasi Jakarta pada awal tahun lalu, dan serius memindahkan operasional angkutan umum ke dalam BUMD tersebut. Tak tanggung-tanggung, mantan bupati Belitung Timur itu menggelontorkan dana public service obligation (PSO) kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1,36 triliun.
Dengan sistem baru ini mampu mengatasi kemacetan akibat menunggu penumpang dan mengatasi fluktuatif harga bahan bakar minyak (BBM). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budihartono mengatakan, anggaran penerapan sistem rupiah per kilometer melalui PSO yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta sudah disesuaikan, bahkan melebihi pagu yang diminta oleh BUMD tersebut. Pada anggaran tahun ini, PT Transportasi Jakarta meminta anggaran PSO sebesar Rp930 miliar.
Dengan berbagai pertimbangan, pihaknya memberikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang sudah bisa dicairkan satu-dua minggu ke depan setelah surat keputusan (SK) gubernur ditandatangani. ”PT Transportasi Jakarta masih punya cashflow yang bagus. Kan dihitung dulu operasionalnya sesuai enggak dengan pengajuannya, yang tahu prosedurnya itu PT Transportasi Jakarta,” ujar Heru.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih menuturkan, terkait pembahasan rupiah per kilometer, pihaknya mengikuti arahan dari Pemprov DKI sebagai regulator. ”Kami hanya BUMD, jadi tidak bisa membuat regulasi,” ucapnya. Soal dana PSO untuk PT Transportasi Jakarta, dia tidak mau berkomentar lebih jauh perihal penggunaannya.
Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan Badan Pembina BUMD Penanaman Modal (BPBPM) saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryoputranto mengatakan, sistem rupiah per kilometer seperti yang berlaku pada bus Transjakarta saat ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
Terpenting, sistem tersebut harus didukung dengan kesepakatan seluruh stakeholder. Berdasarkan pengamatan, dia melihat kurangnya komunikasi Ahok dengan bawahannya membuat sistem yang diinginkan Ahok selalu tidak berjalan lancar.
Bima setiyadi
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menawarkan Rp13.000- 15.000, namun operator angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta (APTB) meminta Rp18.000-20.000. ”Pemberlakuan sistem rupiah per kilometer kepada APTB masih dalam pembahasan dan belum ada titik temu,” ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta Enrico kemarin.
Sementara untuk Kopaja dan Kopami seperti yang diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan sistem tersebut, belum tahap pembahasan. Soal anggaran untuk merealisasikan rupiah per kilometer berada di PT Transportasi Jakarta. Ahok memang ingin sistem rupiah per kilometer segera diterapkan untuk membenahi permasalahan transportasi di Ibu Kota.
Dia pun telah membentuk PT Transportasi Jakarta pada awal tahun lalu, dan serius memindahkan operasional angkutan umum ke dalam BUMD tersebut. Tak tanggung-tanggung, mantan bupati Belitung Timur itu menggelontorkan dana public service obligation (PSO) kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1,36 triliun.
Dengan sistem baru ini mampu mengatasi kemacetan akibat menunggu penumpang dan mengatasi fluktuatif harga bahan bakar minyak (BBM). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budihartono mengatakan, anggaran penerapan sistem rupiah per kilometer melalui PSO yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta sudah disesuaikan, bahkan melebihi pagu yang diminta oleh BUMD tersebut. Pada anggaran tahun ini, PT Transportasi Jakarta meminta anggaran PSO sebesar Rp930 miliar.
Dengan berbagai pertimbangan, pihaknya memberikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang sudah bisa dicairkan satu-dua minggu ke depan setelah surat keputusan (SK) gubernur ditandatangani. ”PT Transportasi Jakarta masih punya cashflow yang bagus. Kan dihitung dulu operasionalnya sesuai enggak dengan pengajuannya, yang tahu prosedurnya itu PT Transportasi Jakarta,” ujar Heru.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih menuturkan, terkait pembahasan rupiah per kilometer, pihaknya mengikuti arahan dari Pemprov DKI sebagai regulator. ”Kami hanya BUMD, jadi tidak bisa membuat regulasi,” ucapnya. Soal dana PSO untuk PT Transportasi Jakarta, dia tidak mau berkomentar lebih jauh perihal penggunaannya.
Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan Badan Pembina BUMD Penanaman Modal (BPBPM) saat rapat umum pemegang saham (RUPS). Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryoputranto mengatakan, sistem rupiah per kilometer seperti yang berlaku pada bus Transjakarta saat ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
Terpenting, sistem tersebut harus didukung dengan kesepakatan seluruh stakeholder. Berdasarkan pengamatan, dia melihat kurangnya komunikasi Ahok dengan bawahannya membuat sistem yang diinginkan Ahok selalu tidak berjalan lancar.
Bima setiyadi
(bbg)
