Menteri Kontroversial Perburuk Citra Jokowi
Selasa, 12 Mei 2015 - 09:35 WIB
Menteri Kontroversial Perburuk Citra Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam enam bulan terakhir belum banyak memberikan kontribusi positif untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, ada di antara menteri yang justru sering menuai kontroversi melalui pernyataan-pernyataannya. Hasil riset Political Communication (Polcomm) Institute menunjukkan, gaya komunikasi yanglemahdari para menteriikut berimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Sejumlah menteri yang diberitakan negatif berbanding lurus dengan kinerjanya yang dianggap kurang oleh masyarakat. ”Hal itu tentu memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto saat memaparkan hasil risetnya di Jakarta kemarin.
Beberapa menteri yang dipandang negatif oleh media dan berimbas pada penilaian masyarakat antara lain Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (6,7%), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (6,3%), Menteri ESDM Sudirman Said (4,1%), Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto (3,1%) dan Menteri BUMN Rini Soemarno (1,4%). Menurut Heri, publik juga punya penilaian terhadap menteri yang tergabung dalam tim ekonomi.
Kondisi bangsa yang semakin terpuruk dengan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok serta ditambah pelemahan nilai tukar rupiah membuat publik menilai bahwa menteri di bidang ekonomi ini selayaknya segera diganti. ”Inilah potret keseluruhan bahwa tim ekonomi sangat kritis dilihat masyarakat. Persepsi publik juga sangat dipengaruhi oleh penilaian media,” tutur Heri.
Meski demikian, Heri menegaskan, ada juga menteri yang mendapat penilaian positif masyarakat. Mereka dipandang bagus karena mampu menerjemahkan tugas yang diberikan kepadanya serta mengomunikasikannya langsung kepada masyarakat. Beberapa yang mendapat penilaian positif oleh publik antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (10,9%),
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (5,3%), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (4,7%), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (3,1%), Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (2,1%) serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (1,5%). ”Hal itu menandakan bahwa soal latar belakang profesional atau partai memang kembali lagi pada style dan cara kerja menteri tersebut,” jelas Heri.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Pariera mengakui ada menteri yang berhasil dan tidak dalam enam bulan terakhir. Dia mengklasifikasikan kinerja para menteri dengan kemampuannya menerjemahkan tugas yang diberikan Presiden. Apabila mampu menerjemahkan tugas dengan baik, dapat dikatakan kerja mereka berhasil.
”Kalau para penerjemah ini melaksanakan sesuatu yang berbeda, nah ini yang kemudian menjadi problem,” ucap Andreas. Andreas mencontohkan kebijakan menghilangkan subsidi BBM yang diinginkan Presiden Jokowi, tetapi kemudian oleh Menteri ESDM Sudirman Said diartikan sebagai kebijakan menggeneralisasi harga. ”Itu dua hal yang berbeda,” katanya.
Andreas pun memastikan bahwa PDIP akan bersikap membantu pemerintah dalam menjalankan amanat yang telah diberikan masyarakat. Termasuk memberikan masukan kinerja kabinet.
Dian ramdhani
Sebaliknya, ada di antara menteri yang justru sering menuai kontroversi melalui pernyataan-pernyataannya. Hasil riset Political Communication (Polcomm) Institute menunjukkan, gaya komunikasi yanglemahdari para menteriikut berimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Sejumlah menteri yang diberitakan negatif berbanding lurus dengan kinerjanya yang dianggap kurang oleh masyarakat. ”Hal itu tentu memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto saat memaparkan hasil risetnya di Jakarta kemarin.
Beberapa menteri yang dipandang negatif oleh media dan berimbas pada penilaian masyarakat antara lain Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly (6,7%), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (6,3%), Menteri ESDM Sudirman Said (4,1%), Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto (3,1%) dan Menteri BUMN Rini Soemarno (1,4%). Menurut Heri, publik juga punya penilaian terhadap menteri yang tergabung dalam tim ekonomi.
Kondisi bangsa yang semakin terpuruk dengan kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok serta ditambah pelemahan nilai tukar rupiah membuat publik menilai bahwa menteri di bidang ekonomi ini selayaknya segera diganti. ”Inilah potret keseluruhan bahwa tim ekonomi sangat kritis dilihat masyarakat. Persepsi publik juga sangat dipengaruhi oleh penilaian media,” tutur Heri.
Meski demikian, Heri menegaskan, ada juga menteri yang mendapat penilaian positif masyarakat. Mereka dipandang bagus karena mampu menerjemahkan tugas yang diberikan kepadanya serta mengomunikasikannya langsung kepada masyarakat. Beberapa yang mendapat penilaian positif oleh publik antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (10,9%),
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (5,3%), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (4,7%), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (3,1%), Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (2,1%) serta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (1,5%). ”Hal itu menandakan bahwa soal latar belakang profesional atau partai memang kembali lagi pada style dan cara kerja menteri tersebut,” jelas Heri.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Pariera mengakui ada menteri yang berhasil dan tidak dalam enam bulan terakhir. Dia mengklasifikasikan kinerja para menteri dengan kemampuannya menerjemahkan tugas yang diberikan Presiden. Apabila mampu menerjemahkan tugas dengan baik, dapat dikatakan kerja mereka berhasil.
”Kalau para penerjemah ini melaksanakan sesuatu yang berbeda, nah ini yang kemudian menjadi problem,” ucap Andreas. Andreas mencontohkan kebijakan menghilangkan subsidi BBM yang diinginkan Presiden Jokowi, tetapi kemudian oleh Menteri ESDM Sudirman Said diartikan sebagai kebijakan menggeneralisasi harga. ”Itu dua hal yang berbeda,” katanya.
Andreas pun memastikan bahwa PDIP akan bersikap membantu pemerintah dalam menjalankan amanat yang telah diberikan masyarakat. Termasuk memberikan masukan kinerja kabinet.
Dian ramdhani
(bbg)
