Ical Nilai Keputusan Menkumham Cederai Demokrasi
Ical Nilai Keputusan Menkumham Cederai Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali Aburizal Bakrie (Ical) angkat bicara terkait pengumuman Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.
Ical mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly telah mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Pasalnya, di tengah konflik internal Golkar belum usai, pemerintah telah mengeluarkan putusan yang cenderung condong memihak kepada salah satu kubu.
"Keputusan ini yang mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Keputusan yang diambil ini adalah keputusan politik," kata Ical di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015).
Atas keputusan kontroversial Menkumham ini, kubu Munas Bali tidak tinggal diam. Ical menuturkan, pihaknya akan tetap meneruskan proses hukum yang telah didaftarkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar), pekan lalu.
Ical berharap, dengan proses hukum yang telah diambil pihaknya melalui mekanisme musyawarah internal ini, dapat meluruskan putusan Menkumham yang telah mempatenkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Masih ada suatu upaya hukum agar kita dapat mengembalikan keputusan ini. Mudah-mudahan dengan adanya upaya hukum yang diambil berdasarkan pertimbangan politik ini, bisa diluruskan oleh pengadilan," tandasnya.
Ical mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly telah mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Pasalnya, di tengah konflik internal Golkar belum usai, pemerintah telah mengeluarkan putusan yang cenderung condong memihak kepada salah satu kubu.
"Keputusan ini yang mencederai rasa keadilan dan demokrasi. Keputusan yang diambil ini adalah keputusan politik," kata Ical di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015).
Atas keputusan kontroversial Menkumham ini, kubu Munas Bali tidak tinggal diam. Ical menuturkan, pihaknya akan tetap meneruskan proses hukum yang telah didaftarkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar), pekan lalu.
Ical berharap, dengan proses hukum yang telah diambil pihaknya melalui mekanisme musyawarah internal ini, dapat meluruskan putusan Menkumham yang telah mempatenkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Masih ada suatu upaya hukum agar kita dapat mengembalikan keputusan ini. Mudah-mudahan dengan adanya upaya hukum yang diambil berdasarkan pertimbangan politik ini, bisa diluruskan oleh pengadilan," tandasnya.
(maf)
Explore More