Pasca Sidak, Praktik Pemerasan TKI di Bandara Soetta Menurun

JAKARTA - Praktik percaloan dan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurun drastis, pasca digelarnya inspeksi mendadak (Sidak) tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Kantor PT Angkasa Pura Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu 26 Juli 2014 dini hari.

"Pasca Sidak KPK, bersama Bareskim, UKP4 dan Angkasa Pura, telah terjadi penurunan drastis praktik percaloan dan pemerasan yang terjadi hingga hari ini," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (30/7/2014).

Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko melalui sambungan telepon. "Dan ada usulan program yang diajukan Angkasa Pura II dan juga sejalan dengan program lanjutan KPK pasca Sidak yang sudah direncanakan," katanya.

Sementara, mengenai anggota Polri dan TNI yang ikut diamankan dalam sidak itu telah diserahkan kepada institusi masing-masing agar kasusnya ditindaklanjuti.

Sedangkan para preman yang ikut diamankan, akan dikenakan sanksi yang lebih tegas apabila mengulangi tindakannya. "Diusulkan agar wajah yang diamankan segera ditayangkan agar diketahui publik dan setahu saya sudah dilakukan," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, strategi KPK melakukan schoking melalui sidak adalah pendekatan soft enforcement melalui penegakan compliance aturan. Hal itu, lanjut dia, ditujukan sebagai bagian awal membangun sistem governance untuk membereskan keruwetan masalah di bandara.

"Mengapa bandara, karena tempat ini show case pertama Indonesia di mata dunia selain menyelematkan TKI sang penghasil devisa dari pemerasan," ungkapnya.

Menurutnya, penyelesaian kasus percaloan dan pemerasan memang tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu kali Sidak saja. "Sehingga dalam strategi kami memang akan dilakukan program lanjutan," ucap dia.

Otoritas Angkasa Pura II, lanjut dia, sudah memutuskan untuk membentuk Tim Khusus untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang tidak memiliki izin khusus berada di ruangan surveyor penumpang TKI, serta akan melakukan tindakan tegas atas hal itu.

"Begitupun jika ada petugas Angkasa Pura yang terlibat serta program quick wins lainnya," kata dia.

Selain itu, Angkasa Pura II juga akan segera membuat posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi Tim Sidak bila ditemukan ada praktik pemerasan lagi.

Dia berpendapat, dukungan dari masyarakat perlu terus dilakukan karena program sidak barulah awal saja dan program strategis lainnya.

"KPK sendiri dalam waktu dekat akan mempresentasikan hasil kajiannya dan usulkan langkah strategis lainnya pasca Sidak-Sidik ini," pungkasnya.