Istimewakan Aksi 412, Pemerintah dan Pendukungnya Beri Contoh Buruk

JAKARTA - Pemerintah melalui Polri dinilai menggali lubang kubur sendiri. Pasalnya, Polri dianggap memberikan perlakuan berbeda terhadap aksi Bela Islam III Jumat 2 Desember 2016 di Silang Monas dengan aksi kita Indonesia di‎ kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 4 Desember 2016.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, ‎pemerintah melalui Polri banyak memberikan kesulitan dan hambatan untuk aksi Bela Islam III atau dikenal 212. Namun, lanjut dia, Polri justru memberikan banyak fasilitas untuk aksi Kita Indonesia yang diinisiasi Aliansi Kebangsaan atau dikenal aksi 412.

‎"Ini sama dengan menggali lubang kubur sendiri. Rakyat sudah sangat cerdas memahami hal-hal seperti in‎i," ujar ‎Sodik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dirinya pun mengajak semua pihak untuk menjadi teladan dalam mematuhi regulasi, apakah tentang netralitas birokrasi ataupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Car Free Day.

‎"Jangan kita menggebu mau minta rakyat dan orang lain mematuhi regulasi, tapi kita elite bangsa ini yang memberi teladan melanggar dengan kasat mata," pungkasnya.‎

Diketahui, aksi Kita Indonesia kemarin dianggap melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Car Free Day. Selain berbau politik, karena banyak bendera Partai Golkar dan Partai Nasdem berkibar, banyak pula tokoh partai politik pendukung pemerintah yang hadir. Taman di sekitar kawasan Car Free Day pun rusak oleh para peserta aksi 412 itu.‎

Sejumlah elite Partai Golkar yang hadir adalah Agung Laksono, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, Theo L Sambuaga, Siswono Yudo Husodo. Lalu hadir pula Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, ‎serta sejumlah politikus Partai Nasdem seperti Irma Suryani Chaniago, Saan Mustopa, dan Enggartiasto Lukita.
‎