DPR Diminta Dukung Kebijakan Pemerintah yang Prorakyat

JAKARTA - DPR merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya DPR mendukung segala kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat ada revisi interkoneksi.

Masyarakat dianggap berhak menuntut pengurangan biaya interkoneksi kepada semua operator, terutama masyarakat luar Jawa berhak menuntut penurunan biaya interkoneksi dan penurunan tarif off-net.

"Karena warga luar Jawa yang saya banyak temukan mereka mengeluhkan ingin sama dengan warga di Pulau Jawa, ingin biaya murah telepon seperti warga di luar Jawa," ujar Sekrestaris Jenderal Lisuma Indonesia, Al Akbar Rahmadillah, Jakarta, Minggu (29/8/2016).

Dia juga meminta pemerintah untuk serius membesarkan aset kekayaan milik negara. Salah satunya yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perekat NKRI (secara) online, penghubung semua operator agar bisa memantau operator lainnya demi kedaulatan bangsa," ucapnya.