Pembebasan Tujuh WNI di Filipina Diminta Tak Lagi Dipolitisir

JAKARTA - ‎Pembebasan tujuh awak kapal Tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152‎ yang disandera kelompok separatis di Filipina diminta tak dijadikan lagi sebagai panggung mengeruk kepopuleran.

Pemerintah pun diminta belajar dari pengalaman dalam menangani penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Kami berharap tidak seperti kemarin, semua ingin punya panggung," ujar‎ Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Pasalnya, penanganan bersama antar lembaga secara terpadu dinilai perlu agar terjalin komunikasi yang solid. Sehingga, simpang siur informasi penyanderaan dan proses pembebasan‎ tak terjadi.

"Perlu penanganan bersama dan terpadu, sehingga kelihatan soliditas pertahanan keamanan dalam menangani masalah ini," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia pun menyarankan agar pemerintah ‎tak terburu-buru mengirim TNI dalam upaya pembebasan sandera. Pendekatan diplomatik dianggapnya perlu diutamakan oleh pemerintah.

"Ini kan melibatkan Kemhan, BIN, BAIS, Menlu. Menlu harus ada langkah diplomasi agar sandera bisa cepat dibebaskan," pungkasnya.