Soal Iuran Rp1 M Munaslub, Golkar Dinilai Lakukan Blunder Politik

JAKARTA - Panitia pengarah atau Steering Committee (SC) memutuskan iuran Rp1 miliar yang dimintakan kepada bakal calon ketua umum Partai Golkar dinilai bukan gratifikasi. Sebab, hal itu tertuang dalam AD/ART partai.

Meski demikian, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpendapat lain. Menurutnya, dalam iuran tersebut, Golkar melakukan blunder politik yang sangat fatal.

"Golkar ternyata tak mau beranjak dari partai yang setiap event politiknya high cost," ujar Adi saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/5/2016).

Menurut Adi, adanya keharusan para kandidat membayar 'mahar' sebesar Rp1 miliar membuat panita musyarawarah nasional luar biasa (Munaslub) menjadi kalangkabut. Pasalnya, sejumlah kandidat ditengarai masih menolak adanya iuran tersebut.

"Apalagi KPK sudah melarang mahar Rp1 miliar. Jelas saat ini Golkar melakukan blunder politik yang fatal," kata Adi.

Atas kondisi sejumlah bakal calon yang masih menolak iuran tersebut, Adi menilai panitia Munaslub tidak berwenang menjadikan iuran Rp1 miliar sebagai syarat untuk mengeliminir atau menggugurkan kepersertaan calon. Sebab, hal itu akan merusak model demokrasi yang tengah dibangun Partai Golkar.

"Karena (iuran Rp1 miliar) itu bertentangan dengan demokrasi," ucap Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN ini.

Seperti diketahui, Panita Munaslub telah melakukan verifikasi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar pada Rabu 4 Mei 2016 dan Kamis 5 Mei 2016. Hari ini Panitia dijadwalkan akan menggelar rapat pleno demi mengetahui siapa bakal calon yang lolos verifikasi.