DPR Setuju Anggaran BNPT Rp986 M, Termasuk Gedung Baru

JAKARTA - Komisi III DPR sepakat memberikan rekomendasi ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meningkatkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi Rp986 miliar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Kepala BNPT Saud Usmad Nasution menyatakan, pada 2015 alokasi pagu anggaran BNPT sebesar Rp311.780.302.000. Hingga 11 September 2015 anggaran itu baru terpakai sebesar Rp164.112.617.407. Pada 2016, BNPT memperoleh alokasu pagu anggaran sebesar Rp331.914.878.000.

"Penyerapan dan penggunaan anggaran 2015 menghadapi kendala dengan adanya Inpres Nomor 2/2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting atau konsinyering kementerian/lembaga, dalam rangka penyerapan APBN 2015. Beberapa kegiatan BNPT masih dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Saud saat RDP, kemarin.

Saud menyatakan, untuk alokasi pagu anggaran 2016 tidak termasuk pengadaan/pembangunan Gedung BNPT. Saud membeberkan, anggaran pada 2015 yang tersedia jelas sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Pasalnya, untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok BNPT dalam lima langkah yakni pencegahan, penindakan, perlindungan, deradikalisasi, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, membutuhkan dana.

"Pada September ini ada usulan masyarakat sebesar Rp134 miliar. Karena kami sudah bergaul dengan masyarakat dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya sehingga masyarakat ingin ada kerjasama dengan semua pihak. Kami baru punya sedikit, cuma Rp3 miliar. Karena anggaran kami cuman sedikit. Tambahannya cuma 6 persen dalam satu tahun," ungkapnya.

Terus terang, tutur Saud, barang kali kalau dibandingakn dengan lembaga setingkat kementerian lainnya di republik ini, maka BNPT yang paling rendah anggarannya. Karena kata dia, Rp311 miliar itu termausk gaji.

"Itu pun kami manfaatkan seoptimal mungkin," bebernya.

Untuk pembangunan gedung, BNPT sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disodorkan Sekretariat Kabinet (Setkab) bahwa untuk BNPT tidak termasuk moratorium pembangunan kantor. Sehingga BNPT mengusulkan kembali pembangunan gedungnya.

"Dan, kami sudah (lakukan) paparan di depan menteri keuangan dan juga Seskab. Di antaranya tentang problem anggaran kami," tegasnya.

Dalam rapat ini seluruh fraksi menyimpulkan dan menyepakati untuk memberikan rekomendasi dukungan ke Banggar agar menambah anggaran BNPT dari Rp311,780 miliar di 2015 menjadi Rp331,914 di 2016. Atau, bila ditambah dengan anggaran pembangunan gedung BNPT totalnya sebesar Rp986 miliar.

"Kita minta surat secara resmi dari Kepala BNPT. Dalam surat itu kebutuhan dana secara riil berapa, nanti surat itu kami rujukan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menjadi prioritas dalam penempatan dan alokasi anggaran," kata Ketua Komisi III M Aziz Syamsuddin saat memimpin RDP.

Dalam RDP ini sejumlah Anggota Komisi III menyoroti kinerja, prestasi, dan terobosan-terobosan yang akan dilakukan BNPT ke depan, setelah mendapat tambahan anggaran.

Anggota Komisi III juga menyoroti penggulangan paham radikalisme di Indonesia, jaringan teroris Poso, dan gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tupoksi BNPT dalam penanggulangan terorisme harus dilakukan lebih efektif.

Dengan berkelakar, Aziz menuturkan, apa yang disampaikan para anggota Komisi III baru bisa berjalan sesuai yang diharapkan kalau anggarannya terpenuhi.

"Kan gitu ya. Kalau enggak terpenuhi bagaimana? Bensinnya enggak cukup. Jadi intinya itu. Kalau anggaran Rp986 miliar ini terpenuhi, target yang bapak ibu sampaikan pasti terpenuhi," ucapnya.

Tinggal tugas banggar dari masing-masing fraksi untuk bisa meng-underline ini, khususnya Pak Masinton (Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP) ini. Supaya bisa segera," imbuh Aziz.