TNI-Bakamla Teken MoU Keamanan Laut
Jum'at, 03 Juli 2015 - 05:57 WIB
TNI-Bakamla Teken MoU Keamanan Laut
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Bakamla.
Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Panglima TNI Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, berisi beberapa hal, yakni penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut, penggunaan sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan, serta pertukaran data dan informasi termasuk penugasan personel.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, tanggung jawab pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting.
Pertama, faktor eksternal yakni menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.
Kedua, faktor internal yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedua faktor di atas, kata Moeldoko, merupakan hal pokok sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pengelolaan wilayah laut dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pembangunan nasional serta menjamin kepentingan umum secara luas.
"Kehadiran Bakamla harus menjadi penguatan dalam pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya yang menyangkut penegakan hukum di laut, secara operasional perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena TNI juga memiliki tugas mengelola keamanan laut, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," ujarnya, Kamis (2/7/2015).
Sementara, Kepala Bakamla RI Desi Albert Mamahit mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tonggak sejarah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjaga dan mengamankan perairan Indonesia di masa mendatang.
"Kita memiliki keterbatasan jumlah kapal, orang-orangnya dan aset. Karena itu kita gunakan sumber daya dari TNI. Jadi MoU ini sangat strategis. Kalau melihat spektrum wilayah laut Indonesia, tidak ada tumpang tindih yang signifikan. Kerja sama di bidang operasional," katanya.
Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Panglima TNI Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, berisi beberapa hal, yakni penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut, penggunaan sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan, serta pertukaran data dan informasi termasuk penugasan personel.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, tanggung jawab pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting.
Pertama, faktor eksternal yakni menata batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.
Kedua, faktor internal yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedua faktor di atas, kata Moeldoko, merupakan hal pokok sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, pengelolaan wilayah laut dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan nilai dan manfaat dari sumber daya laut dan pesisir bagi pembangunan nasional serta menjamin kepentingan umum secara luas.
"Kehadiran Bakamla harus menjadi penguatan dalam pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya yang menyangkut penegakan hukum di laut, secara operasional perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena TNI juga memiliki tugas mengelola keamanan laut, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," ujarnya, Kamis (2/7/2015).
Sementara, Kepala Bakamla RI Desi Albert Mamahit mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tonggak sejarah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjaga dan mengamankan perairan Indonesia di masa mendatang.
"Kita memiliki keterbatasan jumlah kapal, orang-orangnya dan aset. Karena itu kita gunakan sumber daya dari TNI. Jadi MoU ini sangat strategis. Kalau melihat spektrum wilayah laut Indonesia, tidak ada tumpang tindih yang signifikan. Kerja sama di bidang operasional," katanya.
(zik)
