Agung Tak Sepakat Pilkada Serentak Ditunda

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono tak sepakat dengan desakan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 ditunda.

"Itu (pilkada ditunda) suatu pandangan yang tidak punya dasar, karena semua sudah siap," ujar Agung saat menghadiri buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim sekaligus perayaan HUT ke 37 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2015) malam.

Agung melihat, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 sudah siap, baik secara peraturan maupun peserta pilkada.

"Regulasi sudah siap. Partai-partai siap meskipun ada yang sedang bertikai, semua sedang melaksanakan proses penjaringan, fit and proper test dengan semangat tinggi," kata Agung.

Mantan Ketua DPR ini meminta agar siapapun tidak mencari-cari alasan untuk bisa mengelak dari keikutsertaan pilkada. Termasuk melakukan penekanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ada UU Pilkada direvisi, PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) diselip-selipkan. Terakhir dengan membawa-bawa institusi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ucapnya.

"Padahal BPK belum selesai, sudah ambil kesimpulan. Jadi di situ sebuah cara untuk menekan KPU. Saya minta DPR tidak usah menekan-nekan lembaga lainlah. Saya tahu bukan DPR, hanya beberapa oknum saja," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Agung mengapresiasi HUT AMPI ke-37 yang dirayakan secara sederhana dengan mengundang anak-anak yatim piatu dari berbagai yayasan untuk berbuka puasa bersama.

Menurut Agung, AMPI adalah organisasi yang menjalankan kaderisasi untuk kepentingan bangsa dan negara dan banyak melahirkan kader golkar yang bagus.

"Untuk itu kader AMPI harus moderat, rasional bukan yang ekstrim dengan selalu menghalalkan segala cara. Golkar berharap AMPI terus mengembangkan sayapnya dengan terus melakukan proses kaderisasi agar kualitas penerus partai Golkar semakin bagus," pungkasnya.

Pilihan:

Ahmad Dhani: Yang Diganti Menteri atau Presidennya?

Reshuffle Kabinet Bakal Sarat Politik Transaksional