Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Panglima TNI Ancam Hukum Prajurit yang Berpolitik

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjamin netralitas prajurit pada Pemilu 2024 . Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu bahkan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada anggota TNI yang ketahuan berpolitik praktis.

"Sesuai perintah (Presiden Jokowi) waktu fit and proper test, TNI harus netral, dan saya akan menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Itu sudah harga mati, ngga boleh ditawar lagi," kata Yudo di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Kita kan punya perangkat hukum, ada Pom TNI, Pomal, Pomad, ada Pomau. Ya sudah mekanisme itu saja, saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tetap tegakan hukum. Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kita kenakan sanksi hukum," kata Panglima TNI.



Yudo menegaskan, ia akan konsisten menjamin netralitas anggota TNI. Ia terus-menerus mengingatkan terhadap prajurit untuk menjaga hal tersebut.

"Tentunya saya akan konsisten untuk itu ya, nanti kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," ucapnya.

Baca juga: SBY Imbau Pemerintah Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Sudirman Said: Angin Segar bagi Demokrasi