Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Digoyang Isu Reshuffle, Nasdem Tegaskan Tidak Akan Keluar dari Koalisi Jokowi
loading...
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate menegaskan tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet.Partai Nasdem akan terus konsisten menjaga pembangunan bangsa Indonesia bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Johnny menyebutkan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh memastikan akan tetap bersama koalisi pemerintahan Jokowi walaupun pos menteri dari partainya di-reshuffle dan digantikan partai politik lainnya.
"Ketua Umum Nasdem menyampaikan bahwa untuk periode 2024-2029 akan teguh menjaga konsistensi pembangunan nasional yang sudah dirintis oleh kabinet saat ini," ujar Johnny usai menghadiri pertemuan para pimpinan partai politik terkait wacana sistem pemilu tertutup proporsional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Dia meminta semua pihak memahami bahwa sebagai salah satu pemenang dalam Pemilu 2019 dan masuk dalam koalisi pemerintahan, Partai Nasdem tidak akan pernah berhenti atau keluar.
"Satu yang harus dicatat, the winner never quit and the quitter never win. Nasdem itu the winner, Nasdem will never quit," tegas Johnny.
Dukungan Partai Nasdem hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir di 2024. "Never Quit di dalam mengawal pembangunan nasional. Karena keberhasilan kabinet begitu pentingnya bagi bangsa dan negara di situasi yang sulit," tutup Johnny.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, isu Menkominfo Johnny G Plate mengundurkan diri beredar kencang setelah Kejaksaan Agung mengumumkan Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditetapkan sebagai tersangka.
Berkaitan dengan isu reshuffle, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya juga menyebutkan kinerja dua menteri Partai Nasdem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo perlu dievaluasi Presiden Jokowi karena masalah impor beras dan dianggap tidak mampu menjalankan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan.
Johnny menyebutkan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh memastikan akan tetap bersama koalisi pemerintahan Jokowi walaupun pos menteri dari partainya di-reshuffle dan digantikan partai politik lainnya.
"Ketua Umum Nasdem menyampaikan bahwa untuk periode 2024-2029 akan teguh menjaga konsistensi pembangunan nasional yang sudah dirintis oleh kabinet saat ini," ujar Johnny usai menghadiri pertemuan para pimpinan partai politik terkait wacana sistem pemilu tertutup proporsional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Dia meminta semua pihak memahami bahwa sebagai salah satu pemenang dalam Pemilu 2019 dan masuk dalam koalisi pemerintahan, Partai Nasdem tidak akan pernah berhenti atau keluar.
"Satu yang harus dicatat, the winner never quit and the quitter never win. Nasdem itu the winner, Nasdem will never quit," tegas Johnny.
Dukungan Partai Nasdem hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir di 2024. "Never Quit di dalam mengawal pembangunan nasional. Karena keberhasilan kabinet begitu pentingnya bagi bangsa dan negara di situasi yang sulit," tutup Johnny.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, isu Menkominfo Johnny G Plate mengundurkan diri beredar kencang setelah Kejaksaan Agung mengumumkan Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditetapkan sebagai tersangka.
Berkaitan dengan isu reshuffle, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya juga menyebutkan kinerja dua menteri Partai Nasdem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo perlu dievaluasi Presiden Jokowi karena masalah impor beras dan dianggap tidak mampu menjalankan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan.
(kri)
Explore More