Muhammadiyah Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantornya, Menteng Jakarta Pusat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, PP Muhammadiyah meminta agar jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berubah.

"Pastikan penyelenggara pemilu sesuai kesepakatan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yakni diselenggarakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apa pun, Pemilu 14 Februari 2024 harga mati," ucapnya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan KPU RI, Selasa (3/1/2023).



Haedar menegaskan, pemilu dijamin berdasarkan konstitusi. Di mana dalam konstitusi, pemilu berlangsung setiap lima tahun sekali dan berjalan Luber dan Jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

"Kami sampai pesan dan harapan, Pemilu Jurdil dan 5 tahun sekali tapi ada suasana aman gembira dan berkualitas, gembira. Itu kita ciptakan bersama. Berkualitas, tentu pada proses dan hasilnya," jelas Haedar.



Dia berharap, nantinya tidak ada pembelahan politik. Oleh sebabnya, Muhammadiyah meminta agar KPU RI menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Mari kita mulai sejak sekarang, bahwa pembelahan politik tidak ada, karena harganya mahal. Terutama pada seluruh elite politik. Karena elite adalah teladan bangsa," tegasnya.

Haedar melanjutkan Pemilu 2024 menjadi ajang untuk mempersatukan bangsa. Kemudian, menjadikan titik demokrasi bukan hanya memperebutkan kursi saja. Dia juga berharap peristiwa meninggalnya 894 petugas KPU yang meninggal pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang.

"Tapi ada kebijaksanaan, siapa pun yang duduk di legislatif atau eksekutif itu suatu yang berat bukan untuk dirayakan pesta pora. Yang tidak dapat, legowo tetap berhikmat untuk bangsa negara. Sehingga kondusif," jelasnya.