KPU Kaji Pemilihan Tertutup, Andi Mallarangeng Sarankan Distrik Campuran
Jum'at, 30 Desember 2022 - 07:47 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Juru Bicara (Jubir) Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, dalam sistem proporsional tertutup, perjuangannya adalah bagaimana mendapatkan nomor urut kecil, bahkan kalau bisa dapat nomor urut 1. Maka resepnya adalah bagaimana agar lebih dekat dengan pimpinan parpol, bukan rakyat.
"Yang penting branding partai tetap kuat di dapil. Biarlah tokoh utama partai yang berkampanye keliling, kita tinggal memasang gambar partai dan tokohnya. Partai menang, caleg nomor urut 1 terpilih. Oh, yang kerja keras mungkin caleg no 2, karena hanya kalau partai dapat 2 kursi baru dia bisa terpilih. Nomor urut 3 dan seterusnya cuma pelengkap, hampir tidak ada harapan terpilih," kritik Andi.
Soal adanya kritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi karena persaingan antar calon di dalam partai dan juga politik uang, ia menjelaskan, politik uang tidak berasal dari sistem pemilu tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri. Dan budaya bagi-bagi sembako jelang pemilu sudah terjadi sejak masa Orba dengan proporsional tertutup.
"Kalau soal politik biaya tinggi, itu relatif, tergantung orangnya dan daerahnya, serta campaign financing system. Apalagi, sekarang ada medsos yang gratis," tegasnya.
Namun, Andi memastikan bahwa sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat. Kalaupun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biarpun caleg petahana itu mendapat nomor urut 1, karena itu semua tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat.
"Ini yang berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali walau kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas. Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut 1, dan kemungkinan besar terpilih kembali," terang Andi.
"Yang penting branding partai tetap kuat di dapil. Biarlah tokoh utama partai yang berkampanye keliling, kita tinggal memasang gambar partai dan tokohnya. Partai menang, caleg nomor urut 1 terpilih. Oh, yang kerja keras mungkin caleg no 2, karena hanya kalau partai dapat 2 kursi baru dia bisa terpilih. Nomor urut 3 dan seterusnya cuma pelengkap, hampir tidak ada harapan terpilih," kritik Andi.
Soal adanya kritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi karena persaingan antar calon di dalam partai dan juga politik uang, ia menjelaskan, politik uang tidak berasal dari sistem pemilu tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri. Dan budaya bagi-bagi sembako jelang pemilu sudah terjadi sejak masa Orba dengan proporsional tertutup.
"Kalau soal politik biaya tinggi, itu relatif, tergantung orangnya dan daerahnya, serta campaign financing system. Apalagi, sekarang ada medsos yang gratis," tegasnya.
Namun, Andi memastikan bahwa sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat. Kalaupun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biarpun caleg petahana itu mendapat nomor urut 1, karena itu semua tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat.
"Ini yang berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali walau kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas. Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut 1, dan kemungkinan besar terpilih kembali," terang Andi.
Lihat Juga :
