Refleksi 2022, DPD RI Harap DOB Baru Tak Jadi Beban Masa Depan
loading...
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai berharap DOB baru tak jadi beban masa depan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam beberapa hari lagi tahun 2022 akan berakhir. Ada banyak peristiwa sosial dan politik berlangsung sepanjang tahun ini, beragam persepsi dan opini juga bermunculan dalam memaknai ragam peristiwa dan kebijakan yang diputuskan. Terlebih berkaitan dengan Pemilu 2024 yang sangat dinamis.
Terkait hal ini, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengajak publik untuk tidak melupakan konstalasi sosial dan politik yang berlangsung di ujung timur Indonesia, yakni Papua. Menurut legislator asal Papua itu, publik jangan pernah melupakan kondisi Papua. Sebab selama ini, Papua cenderung diabaikan meski persoalan demi persoalan terus bermunculan.
“Itulah yang terasa dari waktu-waktu. Berbagai macam aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk merespons persoalan kedaerahan Papua, tapi tidak kunjung memenuhi persepsi dan visi yang sama,” kata Yorrys di Jakarta (25/12/2022)
Baca juga: Ini Ibu Kota di 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua
“Ironisnya, persoalan demi persoalan bermunculan justru di saat begitu banyak kanal representatif seperti DPD, DPR, DPRP dan MRP yang sedianya menjembatani kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat dan apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua,” sambungnya.
Terkait hal ini, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengajak publik untuk tidak melupakan konstalasi sosial dan politik yang berlangsung di ujung timur Indonesia, yakni Papua. Menurut legislator asal Papua itu, publik jangan pernah melupakan kondisi Papua. Sebab selama ini, Papua cenderung diabaikan meski persoalan demi persoalan terus bermunculan.
“Itulah yang terasa dari waktu-waktu. Berbagai macam aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk merespons persoalan kedaerahan Papua, tapi tidak kunjung memenuhi persepsi dan visi yang sama,” kata Yorrys di Jakarta (25/12/2022)
Baca juga: Ini Ibu Kota di 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua
“Ironisnya, persoalan demi persoalan bermunculan justru di saat begitu banyak kanal representatif seperti DPD, DPR, DPRP dan MRP yang sedianya menjembatani kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat dan apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua,” sambungnya.
Lihat Juga :
