Jadi Klaster Covid, Secapa TNI AD Disarankan Buat Kurikulum Belajar Online
loading...
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyarankan agar TNI AD mempersiapkan kurikulum pembelajaran online atau jarak jauh di Secapa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Temuan kasus positif sebanyak 1.626 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat pada 9 Juli lalu, telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, Secapa telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang menyumbang angka signifikan.
Karena itu, pemangku kebijakan terkait disarankan mengambil langkah taktis salah satunya dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran online atau jarak jauh di Secapa dan juga sekolah atau tempat pelatihan sejenis. “Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa,” kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).
Mufida menyarankan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan untuk menghindari kejadian serupa di Secapa dan sejenisnya. Pertama, melakukan pembelajaran secara daring sehingga, pihak Secapa harus menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dari rumah. (Baca juga: Bertambah 1.671 Kasus, Total 74.018 Orang di Indonesia Positif Covid-19)
Kedua, sambung Mufida, jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung maka semua pihak yang berada di dalam lingkungan Secapa harus difasilitasi melakukan swab test PCR, sehingga dipastikan tidak ada yang positif Covid-19. ”Pada saat semua sudah di dalam asrama harus disiplin protokol kesehatan. Satu hal lagi, jumlah orang yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan,” imbuhnya.
Namun demikian, politikus PKS ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Dia menilai, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif Covid di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia. (Baca juga: Kunjungi Secapa, KSAD Minta Seluruh Siswa Optimistis Sembuh dari Covid-19)
“Opsi kedua adalah paling aman Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak hak belajar siswa Secapa. Jadi harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya.
Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, lonjakan drastis kasus Covid-19 kemarin karena berasal dari klaster Secapa. “Saya sudah pernah sampaikan di preskon. Lonjakan drastis hanya karena klaster Secapa,” kata Yuri.
Terkait perlunya kebijakan pembelajaran khusus di Secapa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kebijakan tersebut kepada institusi setempat yang memiliki kewenangan dan pertimbangan masing-masing. “Untuk sistem daring silakan saja, apalagi TNI-Polri ada institusi kesehatannya yang bisa memberikan pertimbangan ke pimpinannya,” katanya.
Karena itu, pemangku kebijakan terkait disarankan mengambil langkah taktis salah satunya dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran online atau jarak jauh di Secapa dan juga sekolah atau tempat pelatihan sejenis. “Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa,” kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).
Mufida menyarankan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan untuk menghindari kejadian serupa di Secapa dan sejenisnya. Pertama, melakukan pembelajaran secara daring sehingga, pihak Secapa harus menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dari rumah. (Baca juga: Bertambah 1.671 Kasus, Total 74.018 Orang di Indonesia Positif Covid-19)
Kedua, sambung Mufida, jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung maka semua pihak yang berada di dalam lingkungan Secapa harus difasilitasi melakukan swab test PCR, sehingga dipastikan tidak ada yang positif Covid-19. ”Pada saat semua sudah di dalam asrama harus disiplin protokol kesehatan. Satu hal lagi, jumlah orang yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan,” imbuhnya.
Namun demikian, politikus PKS ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Dia menilai, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif Covid di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia. (Baca juga: Kunjungi Secapa, KSAD Minta Seluruh Siswa Optimistis Sembuh dari Covid-19)
“Opsi kedua adalah paling aman Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak hak belajar siswa Secapa. Jadi harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan,” tegasnya.
Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, lonjakan drastis kasus Covid-19 kemarin karena berasal dari klaster Secapa. “Saya sudah pernah sampaikan di preskon. Lonjakan drastis hanya karena klaster Secapa,” kata Yuri.
Terkait perlunya kebijakan pembelajaran khusus di Secapa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kebijakan tersebut kepada institusi setempat yang memiliki kewenangan dan pertimbangan masing-masing. “Untuk sistem daring silakan saja, apalagi TNI-Polri ada institusi kesehatannya yang bisa memberikan pertimbangan ke pimpinannya,” katanya.
(cip)
Explore More