PKB Sebut Impor Beras Merugikan Petani

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) menyoroti keputusan Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton hingga akhir Desember 2022. Sebagian beras impor bahkan sudah masuk pada awal bulan ini.

Juru Bicara PKB Mikhael Sinaga mengatakan, impor beras akan merugikan petani dalam negeri. "Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak, jadi jangan main-main," kata Mikhael saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, impor beras ini mencederai usaha Presiden Jokowi yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu. Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.

"Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras tapi kok sekarang malah ngimpor. Apa masih ada keterlibatan mafia ya?" katanya.

Masalah lainnya yang menjadi perhatian PKB adalah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pertanian. Kementan menyatakan stok beras aman menurut data BPS. Namun data di Bapanas dan Bulog menunjukkan hal sebaliknya.

"Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal," tutupnya.

Untuk diketahui, saat rapat dengan Komisi IV DPR, Selasa (15/11/2022), Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyatakan, akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton pada akhir 2022. Data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS, yaitu survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.

"Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton," kata Suwandi.

Namun data yang dimiliki Bapanas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651.000 ton (per 13 November 2022).

Di saat bersamaan beras terpantau sudah memicu inflasi. Kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4% dan 3%.

"Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651.000 ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022," kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (15/12/2022).

Saat itu, Arief mengatakan, jika penambahan stok Bulog dari pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan dari luar negeri jadi pilihan.