Mendagri Beri Teguran Keras Bupati Meranti M Adil

Selasa, 13 Desember 2022 - 10:02 WIB
loading...
Mendagri Beri Teguran Keras Bupati Meranti M Adil
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menegur Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menegur Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Adil ditegur atas ucapannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru beberapa waktu lalu.



Pemanggilan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sudah dilakukan kemarin. Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022).

Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya yang juga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil. Tito diketahui menegur keras atas perilaku Bupati Kepulauan Meranti tersebut.

Mendagri menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ujar Suhajar, Senin (12/12/2022).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2530 seconds (0.1#10.140)