Rieke Diah Pitaloka Ajak Perjuangkan PP Pemda Berbasis Data Desa Presisi
Kamis, 08 Desember 2022 - 21:44 WIB
loading...
Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen untuk memperjuangkan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen untuk memperjuangkan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Menurut dia, sangat dibutuhkan angka atau statistik yang akurat untuk membangun Indonesia.
"Menjadi kebijakan khususnya untuk kebijakan pembangunan. Itu baru namanya berdaulat, percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Kita akan berjuang bersama di balik angka dalam data negara sekali lagi ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan," kata Rieke saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember, Kamis (8/12/2022).
"Angka-angka yang ada tidak akurat, menurut pendiri bangsa, bukan menurut kami. Digunakan untuk mengalihkan pikiran namanya manipulasi angka negara, namanya rekayasa statistik, kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kami menawarkan solusi bangsa ini,” sambung Rieke dalam kuliah umum bertema “Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan” itu.
Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Basis Data Penting dalam Pembangunan Desa
Dia melanjutkan, tidak mungkin lagi kebijakan pembangunan Indonesia tidak berbasis pada data akurat dan data aktual yang menggambarkan kebutuhan riil rakyat. “Kondisi riil rakyat di pelosok Tanah Air di desa-desa dan kelurahan. Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Sehingga hal pertama dan utama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia.
Lebih lanjut dia menuturkan, Pancasila itu bukan dikotomi antara yang nasionalis dengan yang tidak nasionalis. “Pancasila itu bukan memecah belah rakyat bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal. Pancasila itu adalah ilmu amaliah ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan buktinya kita semua berada di Universitas Jember ini," ucapnya.
"Ini adalah perjalanan tauhid bagi saya mengingatkan bagaimana para pendiri bangsa kita memperjuangkan ilmu pengetahuan itu sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia menuju Indonesia sebagai negara industri. Maka SDM itu penting sekali," pungkas Rieke.
Keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa diapresiasi oleh Founder Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf. Sehingga membuat upaya pembangunan yang seyogianya dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya.
"Hari ini saya tidak mungkin ada di Jember, kalau tidak ada komitmen perjuangan dan ideologis dari Bu Rieke. Saya diberi satu buku berjudul 'Pembangunan Semesta Berencana' yang di dalam buku itu dengan tegas dikatakan oleh The Founding Fathers kita bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memotret lima aspek kesra, dengan dua pendekatan demokratik roller development dan data akurat," ujar Dr Sofyan Sjaf.
Sofyan yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini mengatakan bahwa ternyata setelah 77 tahun merdeka, Indonesia masih dipertontonkan bagaimana kevalidasian data masih diragukan.
"Kemudian saya melakukan penelitian di tahun 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda danlainnya dipakailah data yang berasal dari desa, yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen. Tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan implementasinya, dan monitoring evaluasinya," imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa permasalahan itu terbukti saat pandemi Covid-19 melanda. Pasalnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang valid. "Itu terbukti saat Covid-19, memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskinpun tidak diketahui," tuturnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Jember Dr Iwan Taruna menuturkan bahwa peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila. Materi Rieke dengan pengalamannya diharapkan mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut.
"Karena itu saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Syam dalam memberikan kuliah umumnya," pungkasnya.
"Menjadi kebijakan khususnya untuk kebijakan pembangunan. Itu baru namanya berdaulat, percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Kita akan berjuang bersama di balik angka dalam data negara sekali lagi ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan," kata Rieke saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember, Kamis (8/12/2022).
"Angka-angka yang ada tidak akurat, menurut pendiri bangsa, bukan menurut kami. Digunakan untuk mengalihkan pikiran namanya manipulasi angka negara, namanya rekayasa statistik, kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kami menawarkan solusi bangsa ini,” sambung Rieke dalam kuliah umum bertema “Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan” itu.
Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Basis Data Penting dalam Pembangunan Desa
Dia melanjutkan, tidak mungkin lagi kebijakan pembangunan Indonesia tidak berbasis pada data akurat dan data aktual yang menggambarkan kebutuhan riil rakyat. “Kondisi riil rakyat di pelosok Tanah Air di desa-desa dan kelurahan. Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Sehingga hal pertama dan utama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia.
Lebih lanjut dia menuturkan, Pancasila itu bukan dikotomi antara yang nasionalis dengan yang tidak nasionalis. “Pancasila itu bukan memecah belah rakyat bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal. Pancasila itu adalah ilmu amaliah ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan buktinya kita semua berada di Universitas Jember ini," ucapnya.
"Ini adalah perjalanan tauhid bagi saya mengingatkan bagaimana para pendiri bangsa kita memperjuangkan ilmu pengetahuan itu sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia menuju Indonesia sebagai negara industri. Maka SDM itu penting sekali," pungkas Rieke.
Keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa diapresiasi oleh Founder Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf. Sehingga membuat upaya pembangunan yang seyogianya dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya.
"Hari ini saya tidak mungkin ada di Jember, kalau tidak ada komitmen perjuangan dan ideologis dari Bu Rieke. Saya diberi satu buku berjudul 'Pembangunan Semesta Berencana' yang di dalam buku itu dengan tegas dikatakan oleh The Founding Fathers kita bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memotret lima aspek kesra, dengan dua pendekatan demokratik roller development dan data akurat," ujar Dr Sofyan Sjaf.
Sofyan yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini mengatakan bahwa ternyata setelah 77 tahun merdeka, Indonesia masih dipertontonkan bagaimana kevalidasian data masih diragukan.
"Kemudian saya melakukan penelitian di tahun 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda danlainnya dipakailah data yang berasal dari desa, yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen. Tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan implementasinya, dan monitoring evaluasinya," imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa permasalahan itu terbukti saat pandemi Covid-19 melanda. Pasalnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang valid. "Itu terbukti saat Covid-19, memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskinpun tidak diketahui," tuturnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Jember Dr Iwan Taruna menuturkan bahwa peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila. Materi Rieke dengan pengalamannya diharapkan mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut.
"Karena itu saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Syam dalam memberikan kuliah umumnya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
