Politisi PDIP Minta Erick Thohir Bantu Masyarakat Banyuwangi Terdampak Banjir Bandang
Senin, 05 Desember 2022 - 19:23 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Puluhan Makam di Banyuwangi Rusak Diterjang Banjir Bandang, Kain Kafan Berserakan
"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara. masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm). Namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras kopi, kako, dan sebagainya beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada Januari dan Februari bisa hingga di atas 500 mm," lanjut Sonny.
Oleh karena itu, berdasar situasi objektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. Pertama, agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.
"Kedua, terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.
Ketiga, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp400.000 – Rp600.000 per bulan, Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari Kopi dan Kakao menjadi Tebu.
"Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, di antaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian tanaman tebu dan ternak sapi atau bahkan kambing (hewan ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.
"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara. masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm). Namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras kopi, kako, dan sebagainya beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada Januari dan Februari bisa hingga di atas 500 mm," lanjut Sonny.
Oleh karena itu, berdasar situasi objektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. Pertama, agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.
"Kedua, terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.
Ketiga, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp400.000 – Rp600.000 per bulan, Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari Kopi dan Kakao menjadi Tebu.
"Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, di antaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian tanaman tebu dan ternak sapi atau bahkan kambing (hewan ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.
Lihat Juga :
