Minta Penolak RKUHP Gugat ke MK, Menkumham: Biar Elegan

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta masyarakat yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, cara itu lebih elegan.

"Saya mohon, gugat saja di Mahkamah Konstitusi. Lebih elegan caranya," kata Yasonna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Pernyataan Yasonna tersebut menanggapi unjuk rasa Koalisi Masyarakat Sipil yang mendesak DPR untuk tidak mengesahkan RKUHP. Mereka menilai RKUHP itu bermasalah.



Menteri asal PDIP itu menyampaikan kembali bahwa RKUHP ini sebelumnya telah disosialisasikan pemerintah dan DPR. Bahkan, pasal-pasal yang dianggap kontroversial pun ditampung untuk dilakukan perbaikan.

"Kalau masih perbedaan pendapat ya itu biasa dalam demokrasi. Tetapi tidak berarti harus membajak sesuatu untuk membatalkannya," ujarnya.

Oleh karena itu, Yassona menegaskan kembali agar penolakan dilakukan secara konstitusi melalui mekanisme uji materi atau judicial review ke Mahkamah Kontitusi, apabila RKUHP sudah disahkan menjadi undang-undang.



Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Gedung DPR menyampaikan penolakannya terhadap rencana pengesahan RKUHP. Mereka membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan 'Tolak RKUHP Bermasalah'.

Berdasarkan pantauan di lokasi, peserta aksi unjuk rasa tiba di depan gedung DPR sekitar pukul 13.16 WIB. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu mengawali dengan aksi long march dari jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat.

Sesampainya di lokasi, sejumlah orang langsung berbagi tugas untuk menempatkan spanduk. Spanduk berwarna hitam dengan tulisan Tolak RKUHP Bermasalah di tempatkan di pagar gedung DPR RI. Sebagian dari yang lain, membentangkan spanduk di jalanan persis pintu masuk gedung parlemen.

Setelah spanduk di tempatkan pada posisinya, mereka pun langsung melanjutkan aksi tabur bunga di spanduk tersebut. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang membawa bendera kuning berukuran kecil yang dibawanya masing-masing.



Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan bahwa rapat paripurna dengan agenda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) akan digelar pada hari Selasa (6/12/2022) besok.

"Sesuai keputusan rapat bamus di rencanakan besok (rapat paripurna)," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12/2022).